Jakarta -
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menanggapi pernyataan Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) yang mengusulkan agar pemerintah mengurangi subsidi BBM di tengah krisis energi global. Misbakhun menilai JK tidak seharusnya berpendapat seperti itu.
"Data soal BBM subsidi yang disampaikan Jusuf Kalla kurang update. Bisa jadi ini karena Pak JK sudah tidak lagi menguasai akses soal data terakhir mengenai kondisi fiskal dan APBN, untuk itu tidak seharusnya situasi kenaikan minyak di pasar dunia dipakai untuk memanaskan situasi masyarakat di Indonesia dengan isu memaksakan kenaikan harga BBM di Indonesia," ujar Misbakhun kepada wartawan, Kamis (9/4/2026).
Misbakhun mengatakan, berdasarkan kalkulasi detail yang disusun Kementerian Keuangan, Presiden Prabowo Subianto tidak menaikkan harga BBM subsidi. Hal itu, katanya, didukung perhitungan yang cermat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Arahan Bapak Presiden Prabowo untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi adalah didukung oleh perhitungan yang cermat, hati-hati dan memperhatikan daya dukung ruang fiskal yg ada. Juga dalam rangka menjaga dan melindungi daya beli masyarakat dari inflasi akibat kenaikan harga," katanya.
Misbakhun mengungkapkan perhitungan Menteri Keuangan di rapat Komisi XI DPR memastikan harga BBM subsidi tidak naik sampai akhir 2026 walaupun asumsi rata-rata minyak dunia sampai USD 100/barel. Persediaan pangan Bulog, katanya, juga tertinggi dalam sejarah stok pangan nasional, yaitu 4,4 juta ton disimpan dalam seluruh gudang Bulog di seluruh Indonesia.
"Adalah sangat mengkhawatirkan apabila analisa yang tidak akurat dari Mantan Wapres Jusuf Kalla terkait harga BBM, hendak dipakai untuk menaikkan harga BBM bersubsidi," katanya.
Dia menilai seharusnya JK bijaksana dalam berbicara apalagi mengenai harga BBM. Dia menilai usulan JK kurang elok.
"Sebagai tokoh bangsa, wacana yang disampaikan oleh Jusuf Kalla untuk memaksakan kehendaknya dengan menaikkan harga BBM ini kurang elok, dan kurang bijaksana bahkan cenderung menyesatkan karena tidak akurat dari sisi data dan analisanya," ucapnya.
Misbakhun mengatakan seharusnya JK memberikan pernyataan yang menyejukkan di tengah krisis.
"Sudah sepantasnya Jusuf Kalla dengan pengalaman 2 periode sebagai Wakil Presiden pada 2 pemerintahan presiden, sebagai tokoh nasional membangun narasi yang menyejukkan dan merangkul seluruh elemen masyarakat untuk saling bahu membahu, bergotong royong, dengan pemerintah dalam menghadapi situasi geopolitik global yang makin sulit diprediksi akibat perang Iran melawan US dan Israel," imbuhnya.
Dia berharap di situasi saat ini para tokoh bangsa berada dalam satu barisan dengan pemerintah untuk memperkuat persatuan nasional. Dia juga meminta para tokoh bangsa bijaksana.
"Seharusnya para tokoh bangsa berada dalam satu barisan dengan pemerintah untuk memperkuat persatuan nasional sehingga situasi dan kondisi politik tetap kondusif, dan rakyat bisa tetap bisa menjalankan aktivitas kehidupan mereka dengan tenang dan baik tanpa dipanasi-panasi dengan banyak isu soal kenaikan harga BBM, dan kebutuhan bahan pokok yang bisa menimbulkan gejolak sosial di masyarakat," ucapnya.
"Apalagi Jusuf Kalla memanaskan suhu politik dengan prediksi soal akan adanya kerusuhan. Ini sungguh kurang elok dan kurang bijaksana sebagai tokoh bangsa," tambahnya.
Simak juga Video Purbaya Jamin Harga BBM Subsidi Tak Naik: Uang Kita Banyak, Beunghar
(zap/dhn)
