Jakarta -
Kepala BPH Migas Erika Retnowati setelah menjalani pemeriksaan KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Erika mengaku hanya ditanya terkait aturan yang berlaku ketika penyaluran gas bumi.
"Kami sebagai badan pengatur, kami dikonfirmasi mengenai aturan-aturan yang berlaku untuk penyaluran gas bumi, itu saja sih, dan juga bagaimana tugas dan fungsi BPH Migas dalam pengawasan untuk penyaluran gas bumi. Cuma seputar itu saja," ujar Erika di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (16/6/2025).
Erika mengatakan jual-beli gas yang dilakukan PT PGN dengan PT IAE merupakan proses business to business (B2B). Erika pun menyerahkan proses penegakan hukum kepada KPK.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Wah kalau itu kan B2B," kata Erika.
"Kalau kerugian negara bukan kewenangan BPH Migas, tanya saja ke KPK ya," sambungnya.
Sebelumnya, KPK menahan dua tersangka kasus dugaan korupsi jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Inti Alasindo Energi (IAE). KPK juga menyita uang USD 1 juta (setara Rp 16,6 miliar) serta menggeledah delapan lokasi.
"Telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa dokumen, barang bukti elektronik, dan uang senilai USD 1 juta. Telah dilakukan penggeledahan atas ruang atau pekarangan atau tempat tertutup lainnya," kata Direktur Penyidikan Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (11/4).
Dua tersangka dalam perkara ini ialah Iswan Ibrahim (ISW) selaku Komisaris PT IAE pada 2006 sampai 2023 dan Danny Praditya (DP) selaku Direktur Komersial PT PGN pada 2016-2019.
Kerugian negara dari kasus ini senilai USD 15 juta. Atas perbuatannya, kedua tersangka itu dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Simak juga Video 'Pertamina Dukung Penuh Pembangunan di Kawasan Rebana dari Sektor Migas':
(amw/fca)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
