Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sepakat menjalin kerja sama untuk merenovasi rumah tidak layak huni milik orang tua siswa Sekolah Rakyat.
Kesepakatan tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul usai melakukan pertemuan dengan Menteri PKP Maruarar Sirait beserta jajaran di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).
Gus Ipul menjelaskan Sekolah Rakyat merupakan miniatur pengentasan kemiskinan yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025.
"Di mana anaknya sekolah, orangtuanya diberdayakan dan didukung dengan program-program strategis presiden yang lain. Salah satu diantaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa Sekolah Rakyat dibantu dengan program pembangunan rumah tidak layak huni atau dilakukan renovasi agar rumahnya lebih layak huni yang didukung oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman," kata Gus Ipul dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).
"Jadi ini khusus untuk keluarga siswa Sekolah Rakyat," tambahnya.
Dalam program ini, Kemensos mengusulkan sebanyak 10 ribu rumah milik orang tua siswa Sekolah Rakyat untuk direnovasi pada tahun ini. Dari jumlah tersebut, 5 ribu rumah telah dinyatakan memenuhi syarat.
Gus Ipul menyebut, rumah yang sudah lolos verifikasi tersebut telah melalui proses pengecekan lapangan.
"Yang sekarang sudah clear and clean (status kepemilikan) itu ada 5 ribu. Jadi sudah dilakukan ground check lapangan, kemudian sudah dipastikan memenuhi syarat. Karena harus ada hal-hal yang dipenuhi itu, misalnya soal kepemilikan utamanya, kepemilikan lahan," ungkapnya.
Sementara sisanya masih dalam proses verifikasi dan validasi, salah satu syaratnya ialah kepemilikan lahan atau milik sendiri.
"Kemudian yang lain-lain akan menyusul, kita segera verifikasi secepatnya. Kita lakukan verifikasi dan validasi secepatnya oleh pendamping-pendamping kami nanti dengan dari petugas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, secepatnya, karena data-datanya sudah ada," sambungnya.
Gus Ipul menambahkan, tidak semua rumah bisa langsung direnovasi, terutama yang status kepemilikannya belum jelas seperti rumah sewa atau menumpang.
"Kita akan carikan solusi bagi yang belum memenuhi syarat. Kita akan berusaha cari solusi. Mungkin kita akan kerja sama dengan banyak pihak," ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PKP yang mendukung penuh program tersebut.
"Saya berterima kasih Pak Ara (Maruarar Sirait) memberikan cukup banyaklah dari program yang disisihkan untuk para keluarga atau orang tua dari siswa Sekolah Rakyat," tuturnya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan pihaknya siap mendukung penuh program renovasi tersebut. Pada 2025, PKP juga telah merenovasi 1.000 rumah orang tua siswa.
Ia juga menambahkan tahun ini Kementerian PKP akan merenovasi rumah orang tua murid sesuai usulan Kemensos, yakni sebanyak 10 ribu rumah. Renovasi itu nantinya akan menggunakan anggaran dari Kementerian PKP.
"Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta, 10 ribu (rumah), kami setuju dan kami dukung (merenovasi) 10 ribu (rumah). Dan kami bertekad program ini harus sangat sukses," lanjut Maruar Sirait.
Ia juga meminta Kemensos segera mengirimkan data rumah yang akan direnovasi agar program bisa segera berjalan.
"Data-data paling lama masuk kalau boleh tanggal 1 Juni (2026), minta tolong. Supaya kita bisa cepat bergeraknya," jelas dia.
Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran pejabat dari Kemensos dan Kementerian PKP, di antaranya Sekjen Kementerian PKP Didyk Choiroel, Dirjen Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati, hingga Sekjen Kemensos Robben Rico dan Dirjen Dayasos Mira Riyati Kurniasih. (akd/ega)
