Kemenhub Siapkan Regulasi Dukung Penindakan Kendaraan Over Dimensi Overload

Jakarta -

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendukung kebijakan Korlantas Polri dalam menertibkan kendaraan overdimension dan overload. Kemenhub juga mendorong adanya regulasi hukum yang menopang kebijakan tersebut.

"Nanti kita akan bicarakan terkait dengan Perpres dan anjuran hukum. Nanti akan kita keluarkan untuk menjadi dasar di kemudian hari," kata Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana kepada wartawan saat menghadiri rapat koordinasi di Kantor Korlantas Polri, Jakarta Selatan, Rabu (4/6/2025).

Suntana mengatakan aturan itu diharapkan bisa segera direalisasikan. Payung hukum itu nantinya akan mendukung kegiatan Korlantas Polri dalam menindak kendaraan overdimension dan overload.

Selama Juni 2025, Korlantas Polri bersama jajaran Ditlantas di seluruh Indonesia akan melakukan sosialisasi terkait aturan kendaraan overdimension dan overload. Tahapan sosialisasi ini diharapkan kesadaran masyarakat terhadap ketentuan kendaraan overdimension dan overload bisa meningkat.

"Tadi kan di paparan ada tahap sosialisasi berapa bulan, tahap ini berapa bulan, sesuatu kita laksanakan sesuai tahap-tahap tidak terlalu cepat. Karena kita inginkan sosialisasi ini timbul kesadaran dari pemilik barang, kendaraan, kawasan industri dan lain ini harus bersama-sama," jelasnya.

Suntana menambahkan operasi penegakan terhadap kendaraan overdimension dan overload sejatinya sudah berjalan sejak lama. Namun pada praktik penegakan hukumnya belum maksimal.

"Jadi langkah sekarang ini bukan langkah baru, ini langkah yang sudah lama kita laksanakan, sekarang kita optimalisasi untuk mencapai zero tadi," ucap dia.

Sementara itu, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengatakan Korlantas siap melakukan penegakan hukum hingga penguatan sistem pengawasan terkait aturan kendaraan overdimension dan overload.

"Kendaraan overdimension dan overloading bukan sekadar pelanggaran lalu lintas biasa. Ini adalah masalah serius tentang kejahatan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas yang mengancam keselamatan masyarakat," kata Irjen Agus.

(ygs/ygs)