Isu adanya reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto setelah 17 Agustus mencuat ke publik. Sejumlah petinggi parpol merespons isu tersebut.
Dihimpun detikcom, Jumat (7/8/2026), info yang diterima menyebutkan, reshuffle bakal dilakukan setelah 17 Agustus 2026. Reshuffle atau kocok ulang kabinet ini bersifat kecil-kecilan alias mengisi pos yang saat ini lowong.
Waketum PAN Saleh Partaonan Daulay jadi salah satu yang merespons isu tersebut. Ia mengatakan persoalan reshuffle merupakan hak prerogatif Prabowo.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Soal reshuffle, itu adalah hak prerogatif Presiden. Para pembantu dan partai-partai koalisi tidak perlu menanggapi terlalu jauh. Apalagi fenomena reshuffle bukan hanya isu sekarang. Di setiap rezim pemerintahan, isu ini selalu ada," kata Saleh saat dihubungi.
Ia mengatakan ketumnya, Zulkifli Hasan, memerintahkan agar PAN tetap bekerja sungguh-sungguh. Dia pun menyerahkan diskusi reshuffle kabinet kepada masyarakat.
"PAN meninggalkan ruang diskusi soal itu bagi para akademisi, pengamat, dan masyarakat. Mereka bisa saja menyampaikan pendapat yang baik yang perlu dipertimbangkan. Dengan begitu, semua komponen masyarakat bisa terlibat. Itu tentu baik dalam membangun demokrasi," ucap dia.
Senada dengan Saleh, Waketum Demokrat Dede Yusuf juga mengatakan reshuffle kabinet hak prerogatif Prabowo. Ia juga memandang menteri-menteri mitranya di Komisi II DPR sudah bekerja dengan baik.
"Hak prerogatif Presiden yang lebih memahami soal itu, kalau di mitra saya di Komisi II, tampaknya sudah perform dengan baik semua," ujar Dede Yusuf
Namun pimpinan Komisi II DPR ini tidak tahu kinerja menteri lainnya. "Kalau untuk semua menteri, saya tidak paham ya. Hanya yang di Komisi II," imbuhnya.
Selanjutnya, PDIP juga merespons kabar reshuffle kabinet. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyerahkan kepada pihak Istana terkait hal itu.
"Nggak tahu, saya, mesti tanya ke pemerintah, ke jubir Istana," tutur dia.
Kemudian, perihal survei kepuasan publik terhadap pemerintah yang belakangan menurun, Andreas menyebut pemerintah mungkin punya versinya sendiri. Ia enggan mengomentari apakah reshuffle kabinet salah satu cara menaikkan kinerja pemerintah di mata publik.
"Dari hasil-hasil survei ini, apa respons pemerintah? Pemerintahnya merasa jelek tidak. Mungkin hasil survei tidak seperti yang dilihat pemerintah. Mungkin pemerintah punya hasil survei sendiri," tutur dia.
Mensesneg Buka Suara
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons kabar perombakan atau reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal Agustus. Prasetyo membuka peluang Prabowo akan melantik pejabat baru untuk mengisi kursi yang kosong.
"Reshuffle? Sementara belum ada. Kalaupun, mohon maaf ya, kalaupun misalnya ada, barangkali untuk mengisi kekosongan-kekosongan dari beberapa posisi yang karena perubahan yang kemarin ditinggalkan oleh pejabat yang lama," kata Prasetyo kepada wartawan di gerbong kereta Nusantara Explorer di Jawa Tengah, Kamis (30/7).
Diketahui, ada dua kursi wakil menteri yang saat ini masih kosong. Pertama, Wamentan setelah Sudaryono menjabat Kepala BGN. Kemudian Wamen Imipas kosong setelah Prabowo mencopot Silmy Karim yang terjerat tersangka KPK.
"Ya, contohnya seperti Wamentan. (Wamen Imipas) ya, itu juga kosong," ujar Pras.
Namun Prasetyo menegaskan belum ada rencana Prabowo melakukan penggantian pejabat yang sudah ada di kabinet dalam waktu dekat.
"Tapi memang, terus terang, kita belum, Bapak Presiden juga belum berdiskusi mengenai rencana adanya pergantian atau reshuffle dekat ini," katanya.
(maa/gbr)
