Jakarta -
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan pengembangan energi Indonesia harus bertumpu pada konsep ketahanan energi atau energy resilience. Selain itu, langkah itu juga bertujuan untuk mewujudkan neet zero emission di 2060.
Hal tersebut diungkapkan olehnya saat menjadi pembicara Kick-off Forum Nuclear Energy Awareness for Indonesia's Low-carbon Future yang diselenggarakan oleh PLN bersama dengan Tony Blair Institute dan Ecanid di Kantor Pusat PLN, Rabu (11/2/2026).
"Seluruh kebijakan dan implementasi program energi nasional harus diarahkan pada kemampuan Indonesia memenuhi kebutuhan energinya, baik dari sumber dalam negeri maupun luar negeri dengan tetap mempertimbangkan komitmen dekarbonisasi menuju net zero emission pada 2060 atau lebih awal," kata Eddy dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Eddy pun menyoroti bahwa Indonesia berada dalam paradoks di mana sebagai negara kaya sumber daya, namun masih menghadapi tantangan ketergantungan dan kerentanan pasokan. Karena itu, dia mengingatkan program transisi energi Indonesia perlu memberi ruang penyesuaian terhadap kebutuhan serta bauran energi dengan mempertimbangkan aspek ketersediaan, keterjangkauan, kemampuan, keberlanjutan, dan kehandalan.
Karena itu, dia menilai pengembangan energi nuklir adalah salah satu pilihan sumber energi yang bersih dan handal untuk mewujudkan ketahanan energi nasional.
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 Indonesia mencanangkan pengoperasian PLTN tahun 2032 dan 2034 dengan total kapasitas 500 MW (megawatt) yang diproyeksikan meningkat menjadi 7 GW (gigawatt) tahun 2040.
"Rencana besar tersebut membutuhkan perencanaan yang matang dan regulasi yang ketat dari aspek keamanan dan keselamatan. Energi nuklir memang kapasitas energi yang besar dan densitas energi yang tinggi, namun di saat yang sama juga menghadirkan tantangan besar, mulai dari kebutuhan pembiayaan yang signifikan, risiko cost overrun, kesiapan teknologi dengan standar keselamatan ketat, hingga pengelolaan limbah radioaktif," jelasnya.
Waketum PAN ini melanjutkan isu geopolitik, termasuk negosiasi tarif perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat. Menurutnya, isu itu penting untuk memutuskan teknologi yang akan digunakan untuk membangun PLTN di Indonesia.
"Di tengah meningkatnya tensi antar kekuatan besar dan dinamika perdagangan global, Indonesia harus cermat dalam menentukan mitra dan teknologi yang akan digunakan, demi menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional," jelasnya.
Eddy Soeparno menyampaikan bahwa di tengah pertumbuhan kebutuhan listrik yang melampaui pertumbuhan energi primer, Indonesia menghadapi kompetisi global dalam memperebutkan teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, dan rantai pasok energi bersih.
"Saya mengajak kita untuk memulai diskursus dan perencanaan yang baik guna memahami kebutuhan, kemampuan, dan kesempatan Indonesia membangun kapasitas energi nuklirnya. Ini sejalan dengan kebutuhan kita untuk mendapatkan sumber energi yang bersih dan handal. Saya meyakini ketahanan energi dan ketahanan iklim bisa kita capai bersama-sama dalam rangka menciptakan pertumbuhan energi yang berkualitas," pungkasnya.
(ega/ega)
