Ibas Apresiasi Renegosiasi Tarif, Dorong Perkuat Perekonomian

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), mengajak seluruh elemen bangsa bergotong royong memperkuat perekonomian nasional di tengah tekanan global, khususnya kebijakan tarif tinggi dari Amerika Serikat yang dinilai memberatkan sektor ekspor padat karya dan usaha kecil.

Ia menekankan pentingnya memperkuat daya saing industri dalam negeri, memperbaiki infrastruktur dan logistik ekspor, serta menjaga sinergi nasional guna mencegah ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Pernyataan ini disampaikan Ibas dalam Forum Diskusi Kebangsaan bertajuk 'Bangkit Lebih Kuat, Ekspor Lebih Hebat: Jalan Indonesia di Tengah Tarif Global' yang digelar di Bandung.

"Memperkuat sepak terjang ekspor Indonesia di tengah tantangan global yang kian kompleks dan penuh ketidakpastian. Ada yang menyatakan, bangsa besar tidak menunggu cuaca cerah. Ia berlayar meski ombak menghadang. Karena layar sudah terkembang, dan arah telah ditetapkan, Indonesia bangkit, ekspor hebat, kedaulatan bermartabat," ujar Ibas dalam keterangannya, Kamis (17/7/2025).

Ibas menyoroti fenomena global yang menjauh dari keterbukaan. Banyak negara, termasuk Amerika Serikat, menurutnya, menerapkan proteksi lewat tarif, kuota, dan kebijakan lainnya. Dalam konteks ini, Indonesia harus aktif membela kepentingan nasional dan memperkuat daya saing industri agar tetap kompetitif di pasar global.

"Indonesia tidak boleh bersikap pasif. Kita harus aktif, bela kepentingan nasional, lindungi pelaku usaha, dan perkuat daya saing industri dalam negeri agar tetap kompetitif di pasar global," tegasnya.

Ia menyinggung kebijakan tarif dari AS yang membebani ekspor nasional, seperti tarif dasar 10% dengan tambahan hingga 32% pada sektor-sektor seperti tekstil, alas kaki, elektronik, dan kelapa sawit. Namun, ia juga menyampaikan apresiasi terhadap capaian renegosiasi tarif antara Indonesia dan AS, di mana sebagian beban tarif berhasil ditekan menjadi 19%.

"Ini merupakan capaian penting dalam diplomasi ekonomi yang patut diapresiasi. Penurunan dari potensi beban hingga 32% menjadi 19% membuka ruang napas bagi pelaku industri, terutama sektor padat karya dan UMKM yang paling terdampak," ungkapnya.

Dalam perjanjian tersebut, Indonesia berkomitmen membeli energi senilai USD 15 miliar dan produk pertanian senilai USD 4,5 miliar dari AS, termasuk 50 unit pesawat jet Boeing. Kesepakatan ini diumumkan langsung oleh Presiden AS, Donald Trump.

Ibas mengingatkan, kenaikan tarif AS berisiko mengganggu fondasi ekonomi nasional, mulai dari kedaulatan ekonomi, stabilitas sosial, kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya para pelaku ekspor padat karya, hingga potensi PHK besar-besaran. Sebagai legislator, ia menegaskan pentingnya negara hadir dan menghadirkan solusi konkret.

"Kita tidak boleh kehilangan arah. Kita harus kembali pada fondasi kebangsaan kita, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai arah moral dan politik pembangunan ekonomi. Kita wajib memastikan bahwa perdagangan luar negeri tidak melemahkan kemandirian bangsa," lanjutnya.

Ia menjelaskan bahwa momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat ekonomi bangsa dan membangun ketahanan ekspor nasional. Oleh sebab itu, ia memaparkan sejumlah strategi, mulai dari diversifikasi geografis ekspor melalui percepatan ratifikasi kerja sama dagang dengan Uni Eropa (IEU), Uni Emirat Arab (UEA), Turki, dan Kanada-CEPA. Selain itu, perlu diperkuat ekspor ke Afrika, Amerika Latin, dan Asia Selatan.

Di sisi produk, Ibas mendorong diversifikasi produk ekspor, fokus pada hilirisasi sektor mineral, otomotif, elektronik, digital, halal, dan farmasi. Ia juga menekankan pentingnya insentif fiskal bagi produk bernilai tambah ekspor, perbaikan logistik dan infrastruktur pelabuhan, reformasi waktu bongkar muat (dwell time) dan biaya kontainer, serta penguatan sertifikasi dan pelatihan teknis, termasuk pelabelan SNI dan halal.

Ia juga mendorong digitalisasi ekspor dan trade platform dalam satu ekosistem digital nasional, mekanisme hedging, subsidi bunga ekspor untuk menjaga nilai tukar dan menahan volatilitas pasar, serta efisiensi biaya logistik yang saat ini mencapai 23 persen dari PDB.

Ibas menyambut baik percepatan pembahasan IEU-CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement) sebagai peluang strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar Amerika.

"Jalan kita tidak mulus. Di tengah tantangan global ini, saya percaya bangsa Indonesia mampu bangkit lebih kuat. Kita punya semangat gotong royong, daya juang tinggi, dan kekayaan sumber daya luar biasa," ucapnya.

Ia pun mengajak semua pihak menjaga kekompakan lintas sektor demi menjawab tantangan global secara bermartabat.

"Mari kita jaga kekompakan antara pusat dan daerah, pemerintah dan swasta, legislatif dan eksekutif. Karena hanya dengan kerja sama yang kuat, kita bisa menjawab tantangan global secara bermartabat. Ekspor kita harus lebih hebat dan ekonomi kita harus lebih tangguh," ucapnya.

Dalam forum ini, sejumlah pelaku usaha juga menyampaikan aspirasi, salah satunya Founder Kriya Nusantara, Abdul Sobur. Ia menyampaikan dampak besar kebijakan tarif terhadap pelaku ekspor, khususnya dalam menahan keputusan pembelian dari pasar internasional.

"Tentu dengan tarif besar ini pasti memberikan dampak luar biasa pada kami, terutama lapangan kerja, sesuai yang disampaikan Mas Ibas. Sejak awal narasi disampaikan, para pembeli kami menahan diri, tidak mengambil keputusan dalam waktu dekat. Ketika pemerintah mendorong kita mencari jalan lain, misal ke Eropa, ada baiknya pemerintah maupun DPR/MPR lebih tajam melihat daya saing sebagai masalah utama, terutama regulasi yang harus kita benahi. Kita harus memiliki kemampuan yang berimbang atau lebih baik dari negara lain, karena di usaha kriya bahan kayu dan tenaga kerja kita sangat unggul," tuturnya.

Sebagai informasi, turut hadir pula sejumlah pelaku ekspor lainnya seperti Manajer Ekspor Garmin Florentiana Kurniati, Manajer Ekspor Manufaktur Hartantiyani, Owner Ekspor Tekstil Bagus Satrio Wicaksono, serta anggota FPD DPR RI Komisi XI Dapil Jawa Barat Fathi.

(prf/ega)