Jakarta -
Sejumlah pengamatan melakukan diskusi membahas tentang independensi partai politik. Diskusi tersebut dilakukan dalam seminar nasional dengan tema 'Independensi Partai Politik: Penguatan Soliditas Internal dan Mitigasi Intervensi Eksternal' yang digagas oleh Pinter Hukum.
Dalam seminar yang digelar di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, hari ini, Sabtu (28/3/2026), hadir sejumlah narasumber diantaranya pendiri Perludem Titi Anggraini, Pengamat Politik Adi Prayitno, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Firdaus serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Erfandi.
Pada seminar ini, pendiri Perludem Titi Anggraini menyampaikan pandangan tentang upaya yang dapat dilakukan partai politik agar tetap bisa independen dan terhindar dari intervensi. Titi berpendapat, fenomena adanya intervensi terhadap suatu partai politik masih kerap terjadi di Indonesia, baik dari internal partai maupun eksternal partai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Misalnya melihat dualisme Golkar pada 2015, lalu juga PPP, itu tidak lepas dari bagaimana campur tangan berkedok administrasi pemerintahan, berkedok formalisasi kepengurusan, itu akhirnya mempengaruhi eksistensi partai politik. Ya susah ya mau independen kalau misalnya eksistensi hukum partai kemudian rentan digoyang oleh selera kekuasaan," ungkap Titi.
Dia menyebut, desain sistem politik dan sistem kepartaian di Indonesia dengan istilah overkill. Dia mengatakan, DNA di Indonesia adalah multipartai, namun sistem kepartaian yang dibangun justru menyulitkan kehadiran alternatif pilihan politik baru.
Dia menjelaskan, istilah overkill atau berlebihan itu dicontohkan dengan syarat untuk mendapatkan badan hukum dalam mendirikan partai yang berat. Dia mengatakan, untuk mendirikan partai di Indonesia harus punya kantor dan pengurus partai di seluruh Indonesia serta pengurus di 75 persen kabupaten kota, 50 persen kecamatan.
Sebabnya, kata dia, banyak partai yang pada akhirnya melakukan 'tukar guling' dengan partai yang sudah punya badan hukum. Belum lagi, kata Titi, untuk jadi peserta pemilu syaratnya juga berat lagi.
"Selain harus mendaftar ke KPU, juga diverifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Tambah lagi persyaratan harus punya anggota seribu per kabupaten kota atau satu per seribu populasi. Itu berat sekali," tutur Titi.
Dia mengatakan, syarat mendirikan partai di Indore menjadi yang paling sulit jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Beratnya syarat ini yang menurutnya menjadikan pendirian partai politik di Indonesia itu mahal, kompleks, dan tidak mudah.
"Jadi kawan-kawan, memang partai politik kita menghadapi tantangan yang tidak mudah untuk eksis dari sisi kelembagaan," kata dia.
Dia mengatakan, beratnya syarat untuk suatu partai bisa berdiri ini pun pada akhirnya memiliki kaitan dengan problem internal partai yang dapat mengganggu sikap independensi. Menurutnya, saat ini sangat sulit mencari partai politik yang sepenuhnya menerapkan demokrasi internal partai. Baik dari sisi pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, nominasi atau rekrutmen politik, sampai kepada pengelolaan keuangan partai.
"Sekarang misalnya, dari sisi kedaulatan partai. Kalau baca undang-undang partai itu kedaulatan disebut adalah berada di tangan anggota. Kedaulatan partai politik berada di tangan anggota. Tapi ternyata, masih ada catatan kakinya, itu yang dilaksanakan menurut AD-ART partai.
"Jadi AD-ART partai itu kemudian yang mereduksi otoritas anggota untuk berdaulat. Dan itu biasanya pereduksiannya atau pendistorsiannya datang dari mana? Datang dari kendali elit-elit tertentu yang terlalu hegemonik di internal partai," ungkap Titi.
Dia menyebut, hegemoni di internal partai itu yang kemudian berkaitan dengan kendali terhadap pembiayaan atau pemodalan partai. Ketika elit-elit mendominasi dengan membiayai dan memodali partai, maka menurutnya, muncul persoalan lain yakni politik dinasti.
"Ketika dia mampu membiayai dan mengendalikan pendanaan partai, dia ikuti dengan masuknya struktur keluarga ke dalam struktur partai. Akhirnya, partai berubah menjadi seperti perusahaan keluarga gitu. Yang ketua umumnya diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Susah mau bicara independensi di sana," tutur Titi.
Fenomena ini, kata Titi, mengharuskan hadirnya negara dalam meningkatkan kontribusi pendanaan negara untuk partai secara lebih signifikan. Baginya, hal ini diperlukan lantaran beratnya pengelolaan operasional suatu partai.
"Makanya selama ini, partai tidak bisa keluar dari lingkaran setan oligarki partai. Karena mereka butuh dana untuk membiayai partai. Sementara di tengah sistem pemilu kita yang proporsional terbuka dengan penegakan hukum yang lemah, sulit kemudian ideologi betul-betul bekerja secara melembaga," ujar Titi.
"Jadi, dalam konteks independensi dan soliditas partai, usulan saya empat tadi, satu, kita jaga nafas dan warna multipartai kita, kekayaan pilihan politik. Yang kedua adalah ambang batas parlemen tidak lagi relevan, kita harus cari formula yang lebih relevan, yaitu kalau saya menawarkan ambang batas fraksi. Nah yang ketiga, kontribusi negara yang lebih signifikan untuk fungsionalisasi partai dan ideologisasi partai. Dan yang keempat, kembalikan desentralisasi politik, di mana daerah juga punya kendali terhadap kepengurusan dan tata kelola partai di daerah," imbuhnya.
Hal yang tak jauh berbeda juga disampaikan oleh pengamat politik Adi Prayitno. Dalam seminar tersebut, Adi menyampaikan pandangannya bahwa dalam menciptakan independensi sebuah partai dan terlepas dari berbagai intervensi, partai politik harus konsisten melakukan dua hal, rekruitmen dan kaderisasi.
"Problem serius dari partai itu adalah regenerasi dan rekrutmen partai, terutama dalam konteks elit," kata Adi.
Dia mencontohkan, banyak sekali elit-elit partai itu muncul lewat 'jalan pintas' alias tanpa rekruitmen dan kaderisasi. Dia mengatakan, tidak jarang elit-elit suatu partai muncul secara tiba-tiba lantaran faktor punya modal hingga paras yang memikat.
"Hanya modal mungkin, tampangnya ganteng, dilihat, mungkin hanya modal dia kelihatan cantik mungkin, atau mungkin karena dia punya uang, dia dicalonkan. Ini kan menyalahi patsun dalam berpartai," tutur Adi.
"Bahwa partai yang sehat dan kuat itu adalah partai yang memiliki sistem yang berbasiskan meritokrasi. Karena itulah partai yang sehat dan kokoh, tidak boleh partai politik itu dengan niat apapun ujung-ujungnya merekrut dalam keadaan orangnya nggak jelas. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia kemudian ketum partai. Kan ada tuh yang kayak gitu. Itu nggak sehat," ungkapnya.
Adi menilai, untuk bisa menciptakan ekosistem partai yang independen dan bebas dari intervensi, partai pun harus steril dari kemunculan pihak-pihak yang tak melalui rekruitmen dan kaderisasi partai. Dia menyebut, partai tidak boleh seperti sebuah rental mobil, yang bisa dibeli dan disewa kapan saja hanya untuk kepentingan sesaat.
"Jadi kalau kita mendiskusi hari ini tentang independensi, menghilangkan intervensi dari pihak manapun, adalah bahwa partai politik itu harus steril. Dan yakinlah partai politik itu bisa kuat, bisa stabil, bisa mantap, adalah hanya dengan dua model itu. rekrutmen dan kaderisasi," terang Adi.
"Partai politik itu bukan rental mobil yang setiap saat bisa dibeli, bisa disewa untuk kepentingan pemilu, setelah itu ditinggalkan. Efeknya apa? Partai politik bisa babak belur dan shut down. Nah itu yang harus dihindari. Dan ini saya kira berlaku kepada partai politik manapun," pungkasnya.
(kuf/aud)
