Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta F-Gerindra Rani Mauliani mendukung rencana penambahan sekolah swasta gratis di Jakarta. Akan tetapi, Rani meminta agar sekolah swasta gratis berorientasi pada kualitas dan tepat sasaran.
"Kami di DPRD DKI Jakarta, khususnya Komisi E, mengapresiasi, mendukung setiap upaya perluasan akses pendidikan yang inklusif dan merata, termasuk rencana penambahan sekolah swasta gratis yang juga menyasar madrasah. Ini adalah langkah positif untuk memastikan tidak ada anak Jakarta yang terhambat bersekolah karena faktor ekonomi," kata Rani kepada wartawan, Sabtu (2/5/2026).
Pemerintah DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 253,6 miliar untuk mendanai 103 sekolah swasta yang akan digratiskan. Program ini akan dimulai Juli 2026 ini.
Rani mengatakan jika Pemprov ingin menambah jumlah sekolah swasta gratis, maka dia meminta agar disiapkan dengan baik. Rani menekankan program ini harus mengedepankan kualitas.
"Namun demikian, kami menekankan bahwa kebijakan ini harus disiapkan secara matang dan terukur. Penambahan jumlah sekolah gratis tidak boleh hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi harus dibarengi dengan jaminan kualitas pendidikan, kesiapan kurikulum, serta transparansi dalam mekanisme penunjukannya," kata dia.
Lebih lanjut, Rani mengatakan kriteria sekolah swasta gratis ini harus diprioritaskan bagi sekolah swasta yang berada di wilayah dengan keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Sehingga, kata dia, kehadiran program ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
"Kedua, sekolah dengan rekam jejak tata kelola yang baik dan akuntabel. Ketiga, memiliki standar mutu pendidikan yang layak, baik dari sisi tenaga pendidik maupun sarana prasarana. Keempat, menyasar masyarakat dari kelompok ekonomi menengah ke bawah secara tepat sasaran," ucap dia.
Pemprov Jakarta sebelumnya mengatakan penambahan sekolah swasta gratis ini juga akan menyasar madrasah. Rani berharap Pemprov bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama.
"Untuk madrasah, tentu perlu ada penyesuaian dan sinergi dengan Kementerian Agama agar standar pendidikan tetap terjaga dan tidak terjadi tumpang tindih kebijakan," jelasnya.
Rani mengatakan DPRD DKI Jakarta akan mengawal rencana ini. Dia berharap Pemprov DKI Jakarta memperhatikan sejumlah catatan yang diberikan oleh anggota dewan.
"Kami juga akan mengawal dari sisi penganggaran agar program ini berkelanjutan dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari," ujar Rani.
"Jadi intinya, kami mendukung, tetapi dengan catatan: harus tepat sasaran, transparan, dan tetap mengedepankan kualitas pendidikan," imbuhnya.
Pramono Buka Peluang Tambah Sekolah Swasta Gratis di DKI
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka peluang penambahan sekolah swasta gratis jika anggaran memungkinkan. Pramono pun mengatakan ke depan dapat menambah sekolah swasta yang berada di lingkungan Kementerian Agama, yaitu madrasah.
"Mudah-mudahan ke depan kalau kemudian ruang fiskal DPRD DKI Jakarta dapat menambah, pasti akan kami tambah (sekolah swasta gratis)," kata Pramono di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/4).
"Ya pokoknya harus adil bagi semuanya, termasuk madrasah," lanjutnya.
(lir/gbr)
