Jakarta -
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kemandirian energi nasional melalui implementasi biodiesel B50.
Menurut Eddy, peningkatan mandatori biodiesel dari B40 menjadi B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak, khususnya solar, sekaligus mengoptimalkan potensi sumber daya energi yang dimiliki Indonesia.
"Program B50 sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk mewujudkan kedaulatan energi. Indonesia memiliki sumber daya yang besar dan sudah saatnya potensi tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap impor energi," ujar Eddy dalam keterangannya, Minggu (12/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia ini menilai bahwa B50 juga memiliki arti penting dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik global yang dapat berdampak terhadap harga dan pasokan energi.
"Gejolak geopolitik menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap energi impor merupakan kerentanan strategis. Karena itu, upaya Presiden Prabowo memperkuat produksi dan pemanfaatan energi dalam negeri harus kita dukung sebagai bagian dari agenda ketahanan dan kedaulatan energi nasional," lanjutnya.
Meski demikian, Eddy menegaskan bahwa implementasi B50 perlu disertai dengan kesiapan yang matang agar kebijakan tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Pertama, kata Eddy, pemerintah perlu memastikan kesiapan teknis dan infrastruktur pendukung B50, mulai dari produksi, penyimpanan, distribusi, proses pencampuran hingga kompatibilitas dengan kendaraan dan mesin yang digunakan masyarakat maupun sektor industri.
"Peningkatan dari B40 ke B50 bukan sekadar menaikkan angka campuran biodiesel. Kita harus memastikan seluruh ekosistemnya siap, termasuk kualitas bahan bakar, infrastruktur distribusi dan kesiapan mesin. Pengujian dan pengawasan kualitas harus dilakukan secara konsisten agar masyarakat sebagai konsumen mendapatkan kepastian," jelasnya.
Kedua, Eddy mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan sawit untuk energi, pangan dan ekspor. Peningkatan kebutuhan bahan baku untuk B50 harus dikelola secara cermat agar tidak menimbulkan tekanan terhadap pasokan maupun harga komoditas pangan berbasis sawit.
"Kebijakan energi harus dilihat secara menyeluruh. Kita tentu ingin mencapai kemandirian energi, tetapi pada saat yang sama harus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terjaga dan petani memperoleh manfaat yang adil," katanya.
Ketiga, Eddy menegaskan bahwa peningkatan produksi biodiesel tidak boleh menjadi alasan untuk memperluas perkebunan dengan mengorbankan hutan dan lingkungan. Menurutnya, peningkatan produktivitas perkebunan yang sudah ada, termasuk melalui peremajaan sawit rakyat, harus menjadi prioritas.
"B50 harus menjadi bagian dari transisi energi yang berkelanjutan. Karena itu, peningkatan produksi harus didorong melalui produktivitas, efisiensi dan penguatan petani sawit, bukan melalui pembukaan lahan yang merusak lingkungan," tegasnya.
Waketum PAN ini juga mendorong agar manfaat ekonomi dari kebijakan B50 dapat dirasakan secara lebih luas, khususnya oleh petani sawit rakyat dan pelaku usaha nasional.
"Jangan sampai nilai tambah dari program B50 hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Petani sawit rakyat harus menjadi bagian penting dari rantai pasok dan memperoleh manfaat nyata dari kebijakan ini," ungkapnya.
"Kami mendukung visi besar Presiden Prabowo untuk mewujudkan kedaulatan energi. B50 adalah langkah strategis ke arah tersebut. Tugas kita bersama adalah memastikan implementasinya siap secara teknis, kuat secara ekonomi, adil bagi masyarakat dan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan," tutup Eddy.
(akd/ega)
