Jakarta -
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya merencanakan memberikan beasiswa bagi sekitar 8.000 siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK). Beasiswa sebesar Rp 50 ribu per bulan itu rencananya diperuntukkan bagi siswa PAUD-TK dari keluarga kurang mampu.
Menanggapi, Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai meminta agar program itu dipastikan lebih dulu dari sisi penganggaran, mekanisme, serta sistem pengawasan agar tepat sasaran.
Bahtiyar mengaku baru mendengar rencana program beasiswa untuk PAUD-TK tersebut. Namun secara prinsip, ia mendukung apabila program itu benar-benar ditujukan untuk membantu meringankan beban biaya pendidikan keluarga kurang mampu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau memang ini untuk membantu orang tua yang kurang mampu agar anaknya tetap bisa sekolah PAUD atau TK, saya tentu sependapat. Pendidikan usia dini itu penting," kata Bahtiyar, dalam keterangan tertulis, Jumat (6/3/2026).
Meski demikian, Bahtiyar menekankan pentingnya memastikan apakah program tersebut telah dibahas dan dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2026. Menurut Bahtiyar, kepastian anggaran menjadi dasar utama sebelum program dijalankan.
Selain aspek anggaran, Bahtiyar juga menyoroti perlunya kejelasan mekanisme penyaluran bantuan. Bahtiyar mempertanyakan apakah bantuan akan diberikan dalam bentuk uang tunai, barang kebutuhan sekolah, atau sistem transfer langsung ke rekening penerima.
"Harus jelas teknisnya seperti apa. Apakah lewat sekolahnya, langsung ke rekening orang tua, atau bentuknya barang," tegas Bahtiyar.
"Ini perlu difinalisasi supaya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari," sambungnya.
Terkait verifikasi calon penerima, Bahtiyar menyarankan agar Dinas Pendidikan (Dispendik) berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) yang telah memiliki basis data warga miskin dan pra miskin.
Dalam hal ini, proses validasi dapat dilakukan melalui pencocokan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam sistem, sebagaimana mekanisme yang telah diterapkan pada program bantuan sosial sebelumnya.
"Entry NIK saja nanti akan terlihat apakah masuk kategori miskin atau pra miskin. Sistemnya sebenarnya sudah ada, tinggal dimanfaatkan agar tidak ribet dan tetap tepat sasaran," jelas Sekretaris DPC Gerindra Surabaya tersebut.
Bahtiyar juga menekankan pentingnya evaluasi berkala apabila program ini benar-benar direalisasikan. Menurut Bahtiyar, pengawasan diperlukan agar bantuan yang diberikan benar-benar digunakan untuk kebutuhan pendidikan anak, bukan dialihkan untuk keperluan lain.
"Kalau bentuknya uang tunai, harus ada evaluasi. Jangan sampai tidak digunakan untuk kepentingan sekolah. Itu yang perlu dijaga," ujar Bahtiyar.
Lebih lanjut, Bahtiyar mengatakan DPRD akan memantau implementasi program tersebut apabila sudah berjalan.
"Evaluasi ini penting untuk memastikan efektivitas kebijakan sekaligus mencegah potensi penyimpangan," kata Bahtiyar.
Sebelumnya, Pemkot Surabaya melalui Dispendik Surabaya menyampaikan rencana pemberian beasiswa bagi sekitar 8.000 siswa PAUD-TK dari keluarga miskin dan pra miskin sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan usia dini.
Saat ini, Dispendik Surabaya tengah melakukan proses konsolidasi dan verifikasi data bersama perangkat daerah terkait. Targetnya, seluruh proses administrasi dan verifikasi dapat rampung pada akhir Februari 2026.
(anl/ega)
