Deputi Gubernur BI Tak Penuhi Panggilan KPK, Ada Kegiatan di Luar Negeri

Jakarta -

KPK memanggil Deputi Gubernur Bank Indonesia, Fillianingsih Hendarta, terkait dugaan korupsi penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) BI. Namun Fillianingsih tak hadir karena ada kegiatan di luar negeri.

"Berhalangan hadir karena ada kegiatan di Luar Negeri," kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (19/6/2025).

KPK juga memanggil saksi lainnya, yaitu Ecky Awal Muchram selaku Anggota DPR-RI Komisi XI, Dan Dolfie Othniel Frederic Palit selaku Ketua Panja Pengeluaran Rencana Kerja dan Anggaran OJK. Keduanya juga tidak hadir karena sedang ada kegiatan di luar negeri.

Budi mengatakan, KPK akan menjadwalkan pemanggilan ulang usai para saksi itu tidak hadir. Namun belum dirincikan kapan penjadwalan ulang tersebut.

"Ya, tentunya KPK akan menjadwalkan ulang karena keterangan-keterangan dari saksi yang dijadwalkan hari ini, tentu dibutuhkan penyidik untuk melengkapi keterangan-keterangan yang sudah disampaikan oleh para saksi yang diperiksa sebelumnya," kata dia.

Sebelumnya, KPK memanggil sejumlah saksi terkait kasus dugaan korupsi penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) BI. KPK memanggil Deputi Gubernur Bank Indonesia, Fillianingsih Hendarta, hingga anggota DPR RI Komisi XI, Ecky Awal Mucharam.

"KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait penyaluran dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI)," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Kamis (18/6).

Dalam kasus ini, KPK menduga ada aliran dana CSR BI untuk yayasan yang tidak tepat. KPK mengungkap dana CSR tersebut dikirim ke rekening yayasan lalu dikirim kembali ke rekening pribadi pelaku dan sanak saudaranya.

"Yang kami temukan, yang penyidik temukan selama ini adalah, ketika uang tersebut masuk ke yayasan, ke rekening yayasan, kemudian uang tersebut ditransfer balik ke rekeningnya pribadi, ada ke rekeningnya saudaranya, ada ke rekeningnya orang yang memang nominenya mewakili dia," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/2).

BI diketahui memiliki penyaluran CSR yang harus melalui yayasan. Para tersangka yang diduga terlibat di kasus ini membuat yayasan untuk menampung uang tersebut.

"Karena ini juga memang diberikan kepada Komisi XI, di mana Saudara S ini ada di situ, ini masih termasuk juga Saudara HG ya, itu yayasannya, jadi membuat yayasan, kemudian melalui yayasan tersebutlah uang-uang tersebut dialirkan," ucap dia.

Penyaluran dana CSR itu awalnya digunakan untuk urusan sosial, mulai pengadaan ambulans hingga beasiswa. Namun, dalam praktiknya, para tersangka diduga melakukan penyelewengan alokasi dana tersebut.

(ial/lir)