Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima perwakilan dari massa buruh dalam perayaan May Day 2026. Perwakilan buruh menyampaikan sejumlah aspirasi seperti sistem upah nasional hingga kesejahteraan pekerja sopir online.
Pertemuan berlangsung di ruang Abdul Muis gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (1/5/2026). Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari, dan anggota Komisi IX Obon Tabroni.
Perwakilan dari aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menyebutkan salah satu aspirasi yang disampaikan adalah terkait Undang-Undang Cipta Kerja agar dibuat dengan mendukung buruh. Mereka minta dilibatkan dalam pembahasan undang-undang tersebut.
"Kami meminta kepada DPR untuk segera melakukan pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang pro-buruh dengan melibatkan unsur-unsur dari serikat buruh," kata salah satu perwakilan dari Gebrak, Sunarno, dalam pertemuan tersebut.
Selain itu, para buruh meminta ada perbaikan sistem pengupahan di Indonesia. Salah satunya disoroti soal perbedaan signifikan standar upah buruh Indonesia di sejumlah wilayah.
"Jadi antara upah daerah satu dengan daerah yang lain ini jaraknya cukup besar. Misalnya upah yang UMK yang terendah Rp 2,3 juta di beberapa Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur dengan perbandingan Rp 5,9 atau setidaknya Rp 6 juta mungkin di beberapa daerah. Dan itu cukup jauh perbedaannya," ucap dia.
"Nah, mestinya pemerintah atau negara bisa membuat konsep atau melakukan reformasi sistem pengupahan nasional menuju upah layak secara nasional," tambahnya.
Selain itu, mereka menyoroti pengemudi online, baik roda dua maupun empat, yang dinilai statusnya harus dinaikkan menjadi pekerja tetap. Sebab, para pengemudi online kerap diperlakukan secara sewenang-wenang oleh aplikator.
"Secara umum kami di Serikat Buruh bersepakat untuk bagaimana pemerintah itu menetapkan statusnya menjadi pekerja. Jadi supaya tidak mitra. Karena kalau mitra yang kita tahu selama ini ya masih secara sepihak ditentukan oleh pihak aplikator," ucapnya.
Simak Video 'Prabowo: Saya Lihat Elite Curi Uang Rakyat, Saya Tidak Rela!':
(ial/yld)
