Jakarta -
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI memperkuat sinergi lintas sektor dalam pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan melalui Forum Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) Tahun 2026 di Hotel Travello.
Forum tersebut menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan pelaksanaan program dan kebijakan antarkementerian, lembaga, serta pemerintah daerah guna mempercepat pembangunan kawasan perbatasan yang terpadu dan berkelanjutan.
Kegiatan ini dibuka Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman serta dihadiri Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI Nurdin, para kepala biro, dan asisten deputi di lingkungan Sekretariat Tetap BNPP RI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam sambutannya, ia mengatakan pengelolaan perbatasan pada periode 2025-2029 masih dihadapkan pada empat isu strategis yang memerlukan perhatian bersama. Keempat isu tersebut meliputi pemerataan pembangunan kawasan perbatasan, penyelesaian batas wilayah negara dengan negara tetangga, penguatan pengelolaan lintas batas negara, serta peningkatan efektivitas kelembagaan dan koordinasi antarpemangku kepentingan.
Menurutnya, tantangan pembangunan di kawasan perbatasan masih didominasi keterbatasan infrastruktur konektivitas, transportasi, akses telekomunikasi, hingga penyediaan layanan dasar di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Sementara itu, pada aspek batas wilayah negara, Indonesia masih menghadapi penyelesaian sejumlah segmen batas dengan Malaysia dan Timor Leste, termasuk penanganan dampak sosial pascapenyelesaian Outstanding Boundary Problems (OBP) di Simantipal, Pulau Sebatik.
Selain itu, pengawasan jalur tidak resmi yang berpotensi dimanfaatkan untuk berbagai bentuk kejahatan lintas negara juga menjadi perhatian, bersamaan dengan percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang masih berstatus carry over maupun usulan pembangunan PLBN baru.
Di sisi kelembagaan, penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta penyempurnaan regulasi pengelolaan perbatasan juga masih menjadi pekerjaan bersama.
"Kompleksitas tantangan di wilayah perbatasan tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. Dibutuhkan kolaborasi, komitmen, serta perencanaan dan pelaksanaan program yang terintegrasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (3/8/2026).
Ia menjelaskan implementasi Rencana Aksi PBWN-KP Tahun 2026 telah memiliki landasan hukum melalui Peraturan Kepala BNPP Nomor 2 Tahun 2026. Regulasi tersebut menjadi pedoman bersama dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan sekaligus memperkuat fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
Pada 2026, terdapat 552 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 29 kementerian/lembaga di 18 provinsi perbatasan dengan total alokasi anggaran mencapai Rp11,3 triliun. Nilai tersebut meningkat sekitar 77,46 persen dibandingkan alokasi 2025 sebesar Rp6,4 triliun.
Ia mengatakan tiga kementerian dengan alokasi anggaran terbesar dalam Rencana Aksi PBWN-KP Tahun 2026 yakni Kementerian Sosial sebesar Rp4,29 triliun untuk program perlindungan sosial, Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp3,93 triliun untuk pembangunan infrastruktur strategis di kawasan perbatasan, serta Kementerian Pertanian sebesar Rp949,29 miliar guna mendukung pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan di wilayah perbatasan.
Ia berharap forum koordinasi tersebut mampu membangun kesamaan pemahaman seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terhadap arah kebijakan, pembagian peran, serta tanggung jawab masing-masing dalam pelaksanaan Rencana Aksi PBWN-KP Tahun 2026.
"Dengan komunikasi yang kuat dan komitmen bersama, setiap program dapat dilaksanakan secara efektif, terukur, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat di kawasan perbatasan," pungkasnya.
Melalui penguatan koordinasi lintas sektor tersebut, BNPP RI terus mendorong terwujudnya pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan yang semakin terpadu, adaptif, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkokoh kedaulatan negara di wilayah perbatasan.
(ega/ega)
