Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Ali Lubis, setuju dengan usulan Jusuf Kalla (JK) terkait salah satu solusi mengatasi banjir di Jakarta dengan membangun hunian bertingkat. Namun, Ali menilai pembangunan hunian vertikal itu bukan solusi tunggal.
Ali menyebut penerapan hunian bertingkat di Jakarta merupakan gagasan yang relevan dan realistis untuk menjawab persoalan klasik Jakarta seperti banjir, kemacetan, dan kualitas lingkungan perkotaan yang bersih. Menurutnya, kebijakan ini harus dijalankan secara terintegrasi dengan penataan ruang, transportasi publik, pengendalian air, serta standar keselamatan bangunan.
"Secara prinsip saya setuju dengan arah pemikiran Pak JK. Kota besar seperti Jakarta tidak bisa lagi mengandalkan hunian horizontal yang menyebar dan tidak terkendali. Hunian bertingkat adalah merupakan sebuah keniscayaan," kata Ali kepada wartawan, Senin (9/2/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ali mengatakan Singapura, Hongkong dan Jepang telah membuktikan bahwa hunian vertikal dapat berjalan efektif bila dirancang dengan matang.
"Intinya adalah hunian bertingkat atau vertikal tidak boleh berdiri sendiri. Ia harus satu paket dengan penggunaan transportasi publik, pengendalian lingkungan dan banjir, serta diperlukan juga regulasi yang kuat," ucap Ali.
Menurut Ali, hunian vertikal berpotensi mengurangi banjir di Jakarta jika mampu mengurangi permukiman di bantaran sungai dan kawasan rawan banjir seperti di Jakarta Utara. Ali menyebut dengan pola vertikal, lahan dapat dibebaskan untuk ruang terbuka hijau, kolam retensi, taman resapan, dan infrastruktur pengendali air seperti drainase.
"Namun perlu diingat, bahwa banjir di Jakarta juga dipengaruhi oleh penurunan muka tanah (land subsidence) akibat pengambilan air tanah yang berlebihan. Karena itu, hunian bertingkat harus dibarengi dengan kebijakan pembatasan penggunaan air tanah," ujarnya.
"Sebab kalau hanya membangun hunian vertikal atau bertingkat tanpa sistem pengendalian air, maka banjir tetap akan terjadi. Oleh sebab itu pendekatannya harus menyeluruh," tambah Ali.
Lebih lanjut, Ali menyebut jika dilihat dari sisi kemacetan, hunian bertingkat dinilai sangat potensial menekan pergerakan kendaraan pribadi, terutama bila dibangun dengan konsep Transit Oriented Development (TOD). Artinya, hunian harus berada dekat stasiun, halte, atau simpul transportasi massal serta dilengkapi fungsi campuran seperti tempat kerja dan fasilitas publik lainnya.
"Jadi Kalau masyarakat Jakarta tinggal di dekat transportasi publik, dan tempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tentunya ketergantungan terhadap penggunaan kendaraan seperti mobil dan motor tentu berkurang," katanya.
Selanjutnya, Ali berbicara terkait hunian vertikal yang dikaitkan dengan bahaya kebakaran. Dia menegaskan hunian bertingkat tidak otomatis lebih berbahaya dibanding permukiman yang padat secara horizontal saat ini.
"Justru dengan standar yang benar, hunian bertingkat bisa lebih aman. Syaratnya antara lain pemasangan sprinkler otomatis, adanya sistem alarm kebakaran, jalur evakuasi yang jelas, adanya tangga darurat, serta inspeksi dan simulasi evakuasi rutin," ucap Ali.
"Yang berbahaya bukan gedung tingginya, tapi kalau dibangun secara asal-asalan dan tidak diawasi serta tidak sesuai kualitas," tambahnya.
Namun, dia juga menekankan bahwa hunian bertingkat harus tetap memperhatikan keterjangkauan harga, kualitas hidup, dan keadilan sosial, agar tidak melahirkan permukiman vertikal yang padat namun tidak layak huni.
"Sebab hunian vertikal adalah masa depan Jakarta. Tapi harus dirancang sebagai solusi kota, bukan sekadar menumpuk bangunan. Jika dijalankan dengan benar, konsep ini bisa membantu Jakarta menjadi lebih tertib, lebih manusiawi, dan lebih berkelanjutan," imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PMI Pusat, Jusuf Kalla (JK), berbicara tentang banjir yang kerap mengganggu aktivitas warga di Jakarta. Menurut JK salah satu solusi untuk mengatasi banjir di Jakarta adalah dengan membangun hunian bertingkat.
"Kalau Jakarta ingin bersih, ingin tidak banjir, ingin tidak macet, hidup bertingkat, rumah tingkatan," kata JK usai kerja bakti bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di wilayah Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Minggu (8/2).
JK tak menyalahkan warga yang saat ini rumahnya tidak bertingkat. Namun menurutnya ke depan konsep itu harus mulai dipertimbangkan.
"Jadi bagi, minta maaf, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang tinggal di rumah-rumah itu kita hargai. Tapi masa depan harus bertingkat," ucap JK.
Saksikan Live DetikPagi :
(fas/gbr)
