Analisis Pakar di Balik Sengketa 4 Pulau Beres: Dasco Jembatan dan Solusi

Jakarta -

Polemik 4 pulau yang disengketakan antara Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh tuntas. Pakar menyebut isu yang berakhir dengan 4 pulau dinyatakan sah milik Aceh bisa terselesaikan dengan cepat karena adanya sosok yang berperan sebagai 'jembatan komunikasi'.

Hal ini disampaikan pakar komunikasi politik Bawono Kumoro saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (19/6/2025). Sosok yang dimaksud Bawono adalah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

"Peran Sufmi Dasco Ahmad sebagai jembatan komunikasi politik antara lembaga legislatif dan eksekutif kembali terlihat dalam penuntasan sengketa kepemilikan empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara," ujar Bawono.

Bawono mengungkit posisi Dasco di partai maupun jabatan di legislatif. Dia menyebut Dasco menempatkan diri dengan proporsional sehingga ketika ada isu, solusi pun cepat tercapai.

"Dengan posisi jabatan politik saat ini sebagai wakil ketua DPR RI dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco telah menempatkan diri secara tepat dan proporsional sebagai jembatan komunikasi DPR RI dan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mencari jalan keluar bagi polemik sengketa kepemilikan empat pulau," ujar Bawono.

Bawono menyebut peran Dasco saat ini sangat strategis karena menjadi jembatan antara pemerintah dan legislatif. Dia menyebut masalah seperti sengketa 4 pulau memang memerlukan penyelesaian yang cepat.

"Hal itu secara tidak langsung menunjukkan betapa penting dan strategis peran Sufmi Dasco dalam mengakselerasi alur komunikasi lembaga legislatif dan lembaga eksekutif apabila terdapat hal-hal krusial memerlukan solusi jalan keluar secara cepat dan tepat," ujar Bawono.

Sebelumnya, pemerintah sudah memutuskan sengketa 4 pulau yang diperebutkan Pemprov Sumatera Utara dan Aceh. Presiden Prabowo Subianto memutuskan 4 pulau itu sah milik Pemprov Aceh.

Hal itu disampaikan dalam konferensi pers Mensesneg Prasetyo Hadi di kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6/2025). Prasetyo mengatakan berdasarkan dokumen dan data pendukung telah diambil keputusan. Pemerintah mengambil keputusan 4 pulau tersebut sah milik Pemprov Aceh.

(gbr/tor)