Jakarta -
Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap ada 950 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga tidak layak secara higiene dan sanitasi. Dapur-dapur tersebut terancam ditutup secara permanen.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya tengah melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur yang belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
"Sejauh ini, kami mendapatkan laporan ada 950 dapur yang kami curigai sampai dengan hari ini kemungkinan besar tidak layak sanitasi dan higiene," kata Sudaryono di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sudaryono menegaskan SLHS bukan sekadar persyaratan administrasi. Menurut dia, sertifikat tersebut merupakan syarat mutlak bagi dapur yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dia memberikan tenggat hingga 10 Agustus 2026 bagi dapur yang telah beroperasi tetapi belum melengkapi SLHS untuk mengurus sertifikat tersebut melalui Dinas Kesehatan di kabupaten/kota masing-masing.
"Sampai dengan tanggal 10 kami berikan kesempatan terakhir sampai dengan tanggal 10 untuk melengkapi syarat Laik Higiene dan Sanitasi ini, diurus di Dinas Kesehatan masing-masing kabupaten/kota," ujarnya.
BGN juga telah mengirimkan surat edaran kepada jajaran di daerah untuk memberikan asistensi kepada mitra apabila membutuhkan bantuan administrasi dalam proses pengurusan SLHS. Sudaryono menegaskan dapur yang terbukti tidak memenuhi standar higiene dan sanitasi akan ditutup secara permanen.
"SLHS ini bukan syarat administrasi, ini syarat mutlak. Manakala dapur itu kemudian tidak layak, ya memang nol. Kalau layak, satu," tuturnya.
"Kalau mau sebagus apa pun ternyata secara higiene dan sanitasinya itu kemudian tidak layak, maka harus di-suspend permanen, kami tutup dapurnya secara permanen," sambungnya.
Dia mengakui penerapan kewajiban SLHS membuat sejumlah Dinas Kesehatan di daerah harus menangani banyak permohonan sekaligus. Sebab, ada puluhan dapur yang sebelumnya belum mengurus SLHS dan kini harus segera melengkapinya.
BGN juga menerima laporan adanya mitra yang merasa proses pengurusan SLHS diperlambat atau dipingpong oleh Dinas Kesehatan daerah. Sudaryono meminta persoalan tersebut dilaporkan agar dapat ditelusuri.
"Kami juga menyadari bahwa kewajiban SLHS ini secara tegas kami berlakukan dan ini berimbas pada tiba-tiba dinas itu sibuk. Karena ada puluhan dapur yang tidak ngurus SLHS, tiba-tiba ngurus dan harus cepat-cepat jadi," jelasnya.
"Yang jelas yang tidak layak sanitasi dan higiene pasti kami tutup secara permanen," tegas Sudaryono.
(bel/idn)
