Jakarta -
Wakil Menteri Dalam Negeri RI (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta kepala daerah membangun ekosistem Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara kolaboratif bersama seluruh pemangku kepentingan.
Sinergi tersebut penting agar program prioritas nasional itu mampu memperkuat ekonomi desa, memangkas rantai distribusi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kami meminta para kepala daerah merangkul semua kepala desa. Saya berterima kasih ini Pak Mendes (Yandri Susanto) inisiasinya luar biasa bersama asosiasi, bermitra, berkolaborasi, bersinergi sehingga mulai dari perencanaan ini kita sudah duduk bersama-sama," ujar Bima, dalam keterangan tertulis, Rabu (5/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri Seminar Nasional KDKMP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate, Maluku Utara (Malut), Rabu (5/8).
Bima menjelaskan kepala daerah juga memiliki peran strategis dalam menghubungkan seluruh rantai pasok, mulai dari sektor produksi hingga distribusi.
Karena itu, sejalan dengan arahan Mendagri Muhammad Tito Karnavian, kepala daerah diminta membangun komunikasi yang erat dengan petani, nelayan, peternak, pelaku usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya agar KDKMP benar-benar menjadi penggerak ekonomi lokal.
Pada kesempatan yang sama, Bima juga meluruskan berbagai persepsi yang berkembang mengenai KDKMP. Ia menegaskan koperasi tersebut bukanlah minimarket maupun toko ritel yang akan menggantikan usaha masyarakat.
"Jadi yang paling utama, target yang paling mendasar dari forum ini adalah menyamakan frekuensi bahwa Kopdes bukan minimarket. Bahwa Kopdes bukan toko ritel, bahwa Kopdes juga bukan berarti kemudian menutup secara paksa minimarket yang ada," jelas Bima.
Menurut Bima, KDKMP merupakan pusat pelayanan masyarakat di desa dan kelurahan yang menyediakan berbagai layanan, mulai dari simpan pinjam, penyediaan sembako, apotek, hingga menjadi agen resmi penyalur bantuan pemerintah.
Program tersebut juga dirancang untuk memperpendek rantai distribusi sehingga harga di tingkat konsumen lebih terjangkau, sementara nilai jual hasil produksi petani menjadi lebih baik. Percepatan pembentukan KDKMP juga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan lapangan kerja.
Di akhir paparannya, Bima mengingatkan kepala daerah agar memastikan seluruh tahapan pembentukan KDKMP berjalan sesuai ketentuan.
Hal itu meliputi penyelarasan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, pemantauan proses verifikasi dan validasi, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia pengelola koperasi.
"Mari kita kuatkan tiga hal yang sangat penting yang menjadi kunci keberhasilan Kopdes. Satu adalah perencanaan yang jelas atau business plan," kata Bima.
"Yang kedua transparansi dan akuntabilitas, jangan sampai ada persoalan di kemudian hari ... dan yang terakhir kita betul-betul fokus untuk meningkatkan kualitas SDM-nya," sambungnya.
Sebagai informasi, acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan RI (Menko Pangan) Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI (Mendes PDT) Yandri Susanto, Gubernur Malut Sherly Tjoanda, Wakil Gubernur (Wagub) Malut Sarbin Sehe, serta pihak terkait lainnya.
Lihat juga Video: Kemendes dan 10 Asosiasi Desa Gelar Seminar Nasional KDKMP
(anl/ega)
