BARRU - Di tengah sorotan lampu kristal JIExpo Kemayoran Jakarta, Selasa (27/1/2026), Pemerintah Kabupaten Barru kembali menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards.
Namun, prestasi ini terasa hambar bagi sebagian masyarakat. Bukannya naik kelas, Barru justru terjun bebas dari kategori Utama pada 2024 menjadi kategori Madya di tahun 2026.
Penurunan kasta ini memicu kritik tajam, apakah komitmen kesehatan di Barru memang sedang sakit, ataukah angka-angka statistik di atas kertas tak lagi sejalan dengan realitas di lapangan?
Pada Agustus 2024, Bupati Barru H. Suardi Saleh sempat membanggakan capaian UHC yang menembus angka 101, 78%.
Namun, dua tahun berselang, penghargaan yang diterima justru turun level. Hal ini mengindikasikan adanya indikator penilaian yang merosot tajam, entah itu dari sisi keaktifan peserta, prioritas penganggaran, maupun kualitas layanan di fasilitas kesehatan.
Penghargaan untuk Siapa?
Kritik paling pedas datang dari warga yang merasa dianak-tirikan oleh sistem.
Di media sosial dan ruang-ruang publik, isu penonaktifan puluhan ribu kepesertaan BPJS kesehatan warga Barru menjadi bola panas.
Banyak warga mengeluh baru mengetahui kartu BPJS mereka tidak aktif justru saat sedang dalam kondisi darurat di Rumah Sakit.
Penonaktifan massal ini diduga kuat menjadi penyebab utama mengapa Barru kehilangan predikat kategori Utama.
"Apa gunanya piala kalau ribuan warga tiba-tiba kartu BPJS-nya mati? Penghargaan Madya ini terasa seperti hiburan saja, padahal di lapangan warga menjerit karena harus bayar umum saat berobat, " ketus salah satu aktivis sosial di Barru yang enggan disebutkan namanya.
Wakil Bupati Barru, Abustan Andi Bintang, menyatakan bahwa penghargaan ini adalah penguat komitmen agar tidak ada warga yang tertinggal.
Namun, bagi pengamat kebijakan publik, pernyataan ini terdengar seperti retorika belaka jika masalah penonaktifan kartu tidak segera diselesaikan.
Penurunan dari Utama ke Madya adalah sinyal merah. Ini bukan sekadar urusan gengsi sertifikat, melainkan bukti nyata adanya degradasi dalam pemenuhan hak dasar kesehatan warga Barru.
Kini, publik menanti langkah konkret Pemkab Barru. Penghargaan kategori Madya ini seharusnya menjadi momen evaluasi total, bukan sekadar bahan pencitraan di media sosial.
Jika masalah penonaktifan kepesertaan JKN-KIS tidak segera diatasi dengan transparansi anggaran, maka gelar Madya pun hanya akan dianggap sebagai simbol kegagalan mempertahankan standar kesejahteraan masyarakat.
