RUU KUHAP: Advokat Bisa Keberatan Jika Klien Terintimidasi saat Diperiksa

Jakarta -

Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI bersama pemerintah sepakat jika advokat bisa menyatakan keberatan dalam proses pemeriksaan tersangka. Hal ini tertuang dalam draf revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dibahas DPR dan pemerintah.

Adapun aturan ini tertuang dalam Pasal 33 RUU KUHAP. Advokat bisa menyatakan keberatan jika tersangka merasa terintimidasi saat pemeriksaan berlangsung.

"Ini kan wajar ya, didampingi masa dia keberatan nggak boleh," kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).

Habiburokhman menyebut selama ini advokat hanya bisa mencatat dan mendengar saat pemeriksaan berlangsung. Ia lantas meminta persetujuan dan dijawab sepakat oleh pemerintah yang diwakili oleh Wamen Hukum Eddy Hiariej.

Pada ayat (2) Pasal 33 RUU KUHAP juga mengatur bahwa advokat bisa mengatakan keberatan jika penyidik melakukan intimidasi. Adapun anggota Komisi III Fraksi Golkar Soedeson Tandra mengusulkan adanya penambahan ayat (3) yang menyebut keberatan advokat untuk dimasukkan dalam berita acara.

Di kesempatan yang sama Eddy Hiariej meminta Pasal 33 diberi penjelasan terkait contohnya. Ia menyebut kata 'intimidasi' di sana bersifat general dan subjektif.

"Karena jangan sampai intimidasi dan lain sebagainya itu bersifat subjektif dari advokat saja, jadi kita memberikan penjelasan," kata Eddy.

Ditemui terpisah, Habiburokhman mengatakan RUU KUHAP ini ingin memberikan keadilan. Ia menyebut saat pendampingan tersangka advokat tak lagi hanya diam dan mencatat.

"Di KUHAP ini advokat tidak dibatasi hanya diam, duduk, dan mencatat. Jadi bisa bersifat aktif , bahkan ada ayat (2)-nya kalau terjadi intimidasi, kalau terjadi pertanyaan yang menggiring, advokat bisa menyatakan keberatan dan keberatannya itu dimasukkan dalam berita acara," ujar Habiburokhman.

"Jadi sudah lengkap banget nih, bisa ngomong, bisa berdebat dan apa yang menjadi inti keberatan itu dimasukan dalam berita acara sehingga menjadi jauh lebih fair," imbuhnya.

Simak juga Video: DPR Tunda Dulu Bahas RUU KUHAP: Masa Sidang Hanya 25 Hari Kerja

(dwr/azh)