Jakarta -
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meninjau langsung dugaan kasus keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jayapura, Papua. Ia memastikan penanganan dugaan keracunan massal tersebut berjalan cepat, tepat, dan menyeluruh.
Dalam kunjungannya, Ribka juga mendampingi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Trenggono melakukan monitoring sekaligus evaluasi terhadap penanganan korban dan penyelenggaraan Program MBG. Kunjungan ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam merespons kejadian yang menimpa ratusan penerima manfaat Program MBG di Distrik Depapre.
Setibanya di Kabupaten Jayapura, Ribka bersama Trenggono mengikuti rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Jayapura, Kementerian Kesehatan, unsur TNI-Polri, serta instansi terkait guna memastikan seluruh langkah penanganan dilakukan secara terpadu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ribka menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hadir sebagai fasilitator yang menjembatani koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda). Hal ini dilakukan agar penanganan korban maupun evaluasi penyelenggaraan Program MBG dapat dilakukan secara cepat dan komprehensif.
"Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis Presiden yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha lokal. Karena itu, pelaksanaannya harus memenuhi standar keamanan pangan yang tinggi," tegas Ribka dalam keterangannya, Kamis (6/8/2026).
Ia menegaskan keberhasilan Program MBG memerlukan keterlibatan aktif Pemda dalam aspek perencanaan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaannya berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Usai rapat koordinasi, Ribka bersama Trenggono terlebih dahulu meninjau para pasien yang masih menjalani perawatan di Puskesmas Depapre. Di lokasi tersebut, ia berdialog dengan tenaga kesehatan untuk memastikan seluruh korban memperoleh pelayanan medis yang cepat, tepat, dan optimal.
"Keselamatan dan kesehatan para korban adalah prioritas utama. Pemerintah harus memastikan seluruh pasien memperoleh pelayanan kesehatan terbaik hingga benar-benar pulih. Kita ingin memastikan seluruh penanganan berjalan maksimal," ungkap Ribka.
Rombongan kemudian mengunjungi Posko Penanganan Korban di Kantor Distrik Depapre, tempat sejumlah pasien menjalani observasi dan perawatan. Ribka turut menyapa para pasien dan keluarga serta mendengarkan langsung perkembangan kondisi mereka dari tenaga kesehatan yang bertugas.
(akn/ega)
