Rapat di DPR, Wamenkum Sebut RUU KUHAP Akan Perkuat Hak Tersangka-Korban

Jakarta -

Wamenkum Eddy OS Hiariej mengatakan revisi KUHAP akan mewujudkan sistem penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam revisi tersebut, kata Eddy, akan memperkuat hak tersangka dan korban dalam penegakan hukum yang modern.

Hal itu disampaikan Eddy dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025). Eddy mengatakan RUU KUHAP akan mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu.

"Pembaruan KUHAP juga dimaksudkan untuk mewujudkan hukum yang memiliki nurani keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, sehingga dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap penegakan hukum," kata Eddy.

Eddy lalu menjelaskan adanya sejumlah hal yang akan dilakukan penyempurnaan pada revisi KUHAP. Di antaranya, penguatan hak tersangka, korban hingga penyandang disabilitas.

"Norma penguatan dalam RUU KUHAP ini antara lain, penguatan hak tersangka terdakwa dan terpidana. Penguatan hak saksi korban, perempuan dan penyandang disabilitas," ujarnya.

Selain itu, juga memperjelas pengaturan upaya paksa dengan penambahan penetapan tersangka, pemblokiran dan peraturan mekanisme izin pada upaya paksa. Selanjutnya, penguatan mekanisme dan memperluas substansi pra-peradilan dengan penetapan tersangka, pemblokiran.

"Pengaturan mengenai mekanisme keadilan restoratif. (Lalu) ganti kerugian rehabilitasi restitusi dan kompensasi. Penguatan peran advokat. Pengaturan saksi mahkota," ujarnya.

"Pengaturan pidana oleh korporasi. Pengaturan sistem informasi peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi," sambungnya.

Eddy berharap penguatan norma dalam RUU KUHAP dapat menciptakan supremasi hukum. Selain itu, juga diharapkan dapat menjaga hak tersangka, korban, maupun saksi tindak pidana.

"Mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu yang memperkuat fungsi tugas dan wewenang aparat penegak hukum, yang selaras dengan perkembangan ketatanegaraan dan kemajuan informasi teknologi," tuturnya.

(amw/eva)