PDIP Usul KPU Terapkan E-Voting di Pemilu 2029

Jakarta -

Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Romy Soekarno mengusulkan KPU mulai memikirkan transformasi pemilu berbasis digital melalui sistem electronic voting atau e-voting. Romy menilai penggunaan teknologi dalam pemilu tidak lagi hanya sekadar wacana futuristik.

Hal itu disampaikan Romy dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama KPU dan Bawaslu di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025). Romy menilai saat ini perlu langkah strategis yang mendesak dilakukan untuk mewujudkan demokrasi yang efisien, transparan, dan lebih minim kecurangan.

"Saya ingin KPU untuk bisa berpikir teknokratik bahwa demokrasi 5.0 itu perlu nggak sih buat Indonesia? Contohnya transformasi menuju e-voting," kata Romy.

Menurutnya, e-voting dapat diterapkan di Indonesia pada Pemilu 2029. Dia mengatakan teknologi seperti face recognition, sidik jari, dan e-KTP dapat dikombinasikan dalam proses verifikasi pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Romy menjelaskan dengan e-voting, pemungutan suara dapat dilakukan melalui tablet yang tersedia di TPS. Nantinya, kata dia, setiap pemilih yang telah melewati proses verifikasi, akan langsung memilih dengan menyentuh layar.

Kemudian, usai memilih akan tercetak 5 lembar bukti suara pemilih, yaitu KPU, Bawaslu, DKPP, Kemendagri, dan Saksi Partai. Dia mengatakan nantinya hasil suara akan langsung masuk ke server pusat secara real-time tanpa perlu input manual.

Romy menilai cara tersebut dapat menghemat anggaran yang signifikan. Menurutnya, dengan penggunaan tablet dan infrastruktur digital, biaya pemilu dapat ditekan menjadi Rp 52-58 triliun.

"Karena kan saya melihat zaman dulu itu kertas banyak sekali yang menjadi titik curang. Sehingga 100% dari kecurangan kertas dapat dihindari," ungkapnya.

Lebih lanjut, Romy menyoroti kesiapan infrastruktur. Sebab itu, dia mengusulkan pembentukan tim kerja tripartit antara KPU, Bawaslu, dan Komisi II DPR untuk menyusun peta jalan (roadmap) menuju pelaksanaan e-voting Pemilu 2029.

Selain itu, Romy mendorong uji coba dilakukan di beberapa provinsi mulai 2027. Kemudian, penyusunan regulasi perlindungan data, penguatan SDM digital penyelenggara pemilu, serta peningkatan literasi politik digital untuk generasi muda.

(amw/fca)