MPR Gelar Rapat Pimpinan, Bahas Sidang Tahunan hingga Kajian PPHN

Jakarta -

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menggelar Rapat Pimpinan di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/6). Rapat ini membahas sejumlah agenda strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas konstitusional MPR dalam waktu dekat.

Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah menyampaikan terdapat empat agenda utama yang dibahas dalam rapat, yakni persiapan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, rencana rapat konsultasi dengan Presiden, perkembangan kajian mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), serta pembahasan program dan anggaran MPR RI tahun 2025 dan 2026.

"Alhamdulillah, beberapa kesepakatan telah dicapai dalam rapat ini," ujar Siti dalam keterangannya, Selasa (1/7/2025).

Terkait kajian PPHN, Siti menjelaskan hasil final dari Badan Pengkajian dan Kelompok Kerja Kajian Ketatanegaraan (K3) akan disampaikan kepada pimpinan MPR pada akhir Juli 2025.

Adapun hasil kajian yang mencakup substansi dan dasar hukum PPHN akan dibahas dalam rapat pimpinan dan rapat gabungan sebelum dikonsultasikan kepada Presiden.

"PPHN masih dalam proses kajian. Jadi pada akhir Juli nanti baru akan disampaikan kepada pimpinan. Dari situ baru bisa diketahui apa yang akan berubah atau tetap, dan akan dibawa ke dalam mekanisme rapat lanjutan serta konsultasi dengan Presiden," jelasnya.

Terkait pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI, Siti mengatakan terdapat tiga alternatif format yang sedang dipertimbangkan. Pertama, sidang diselenggarakan secara terpisah sebagaimana tercantum dalam Tatib MPR.

Kedua, mengikuti format sebelum masa pandemi COVID-19, yakni sidang MPR dan sidang DPR digelar terpisah. Ketiga, menyatukan sidang dalam satu rangkaian sebagaimana yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Keputusan mengenai format sidang tersebut akan diputuskan kemudian.

Rapat pimpinan juga menyoroti rencana penyusunan buku sejarah MPR. Menurut Siti Fauziah, MPR sebenarnya telah memiliki buku sejarah dari periode sebelumnya. Namun untuk periode saat ini, dokumentasi sejarah kelembagaan belum diperbarui.

Oleh karena itu, MPR akan menyusun buku sejarah yang memuat rangkaian lengkap perjalanan lembaga, termasuk periode terbaru, sebagai bentuk dokumentasi kelembagaan yang utuh.

Menyikapi perkembangan terkini terkait implementasi konstitusi, Pimpinan MPR berencana melakukan silaturahmi ke lembaga-lembaga negara serta mengundang menteri khususnya yang membawahi institusi pendidikan. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas penguatan pemahaman dan penerapan konstitusi di kalangan generasi muda.

Sebagai informasi, rapat pimpinan ini dihadiri oleh Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani, dan para Wakil Ketua MPR RI, yaitu Kahar Muzakir, Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman.

(anl/ega)