Mensos Sebut Program PKH Ujung Tombak Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Jakarta -

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan ujung tombak peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dia menjelaskan kerja para pendamping PKH harus profesional dan berorientasi pada perubahan sosial yang berkelanjutan.

Dia menjelaskan salah satunya lewat penyuksesan program Sekolah Rakyat dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal tersebut diungkapkan olehnya saat membuka pelatihan Pendamping PKH gelombang kelima secara daring, hari ini. Adapun acara tersebut turut dihadiri oleh 2.816 peserta.

"Secara kuantitatif, kinerja pendamping diukur dari jumlah KPM yang berhasil graduasi. Tapi secara kualitatif, kita melihat sejauh mana mereka berhasil mendorong keluarga menjadi mandiri dan tidak kembali jatuh miskin," kata Saifullah dalam keterangan tertulis, Jumat (13/6/2025).

Dalam arahannya, dia menyampaikan tujuh pesan penting diantaranya meminta pendamping menjadi agen transformasi sosial.

"Pendamping PKH bukan hanya pelaksana teknis, tapi agen perubahan. Kalian adalah perpanjangan tangan negara bagi masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.

Dia juga minta para pendamping mendukung program Sekolah Rakyat, sekolah berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.

"Tugas pendamping adalah mengidentifikasi dan merekomendasikan anak-anak yang layak. Pastikan prosesnya transparan, datangi langsung rumahnya," tuturnya.

Dalam kesempatan ini, Saifullah minta agar pendamping aktif melakukan Ground Checking DTSEN dengan verifikasi dan validasi data di lapangan.

"DTSEN yang akurat hanya bisa terwujud jika pendamping benar-benar terlibat dalam pengecekan langsung. Kita bantu BPS dalam proses pemutakhiran data yang kini dilakukan setiap tiga bulan," jelas Saifullah.

Dia mengatakan target Graduasi KPM masing-masing 10 per pendamping tiap tahun juga harus dijalankan dengan konsisten.

"Perjuangkan keadilan data. Jika menemukan penerima bantuan yang tidak layak atau keluarga miskin yang belum terdata, pendamping wajib melapor. Kita harus pastikan keadilan dalam data, karena di situlah keadilan bantuan dimulai," kata Saifullah.

Selain itu, Saifullah minta para pendamping selalu menjaga integritas dan kedisiplinan.

"Pendamping adalah wajah Kemensos di akar rumput. Hindari pungli, konflik kepentingan, dan penyimpangan. Tugas kalian menentukan wajah negara di mata rakyat," ujar Saifullah.

Seluruh pendamping PKH juga diminta selalu dalam satu narasi dan satu barisan. Pendamping juga harus memahami visi besar Presiden untuk menghapus kemiskinan ekstrem.

"Kuncinya ada pada dua hal: Sekolah Rakyat dan DTSEN. Kita bekerja di jalur yang sama untuk masa depan anak-anak Indonesia," ujarnya.

Tak hanya itu, Saifullah meminta para pendamping menjadi penyebar informasi positif dan pelurus hoaks.

"Jadilah barisan terdepan dalam menyampaikan kebenaran, khususnya seputar program negara dan program Kemensos," ungkapnya.

"Presiden sangat peduli dan memberikan perhatian besar lewat berbagai kebijakan yang berpihak pada rakyat miskin, tak hanya di Kemensos, tapi juga di kementerian lainnya," sambungnya.

Terakhir, Saifullah menekankan pentingnya kolaborasi dan koordinasi. Menurutnya, dua hal itu perlu dilakukan agar program yang dijalankan bisa menghadirkan manfaat besar bagi rakyat.

"Bangun koordinasi yang kuat dengan pemda dan para pemangku kepentingan. Tak semua bisa berada di pusat kebijakan, tapi pendampinglah yang hadir langsung di depan rakyat. Teruslah bekerja dengan hati. Setiap langkah kalian adalah wujud hadirnya negara. Terima kasih atas kerja baik selama ini. Ikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh, jangan main-main," tutupnya.

Sebagai informasi tambahan, pelatihan pendamping PKH batch kelima ini diikuti oleh 2.816 peserta yang tersebar di enam lokasi balai pelatihan Kemensos yakni Banjarmasin (730 orang), Makassar (720), Padang (690), Yogyakarta (326), Bandung (180), dan Jayapura (270).

(akn/ega)