MenPAN-RB Dukung Penguatan Peran IPDN dalam Transformasi Sektor Publik

Jakarta -

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) adalah pionir birokrasi masa depan Indonesia. Institut ini memegang peran strategis dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan transformasi manajemen aparatur sipil negara (ASN).

Kedua program tersebut merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini pada Kuliah Umum (Stadium General) kepada praja, mahasiswa, dan sivitas akademika IPDN Jatinangor.

"Sebagai kawah candradimuka kader aparatur sipil negara, IPDN diharapkan bisa mencetak pemimpin birokrasi yang kompeten, profesional, dan berintegritas," ujar Rini, dalam keterangan tertulis, Jumat (13/6/2025).

Rini menyampaikan IPDN berfungsi sebagai laboratorium tata kelola pemerintahan, yang diharapkan mampu melahirkan berbagai inovasi untuk memperkuat birokrasi di masa depan. Lebih dari itu, IPDN juga memiliki peran penting dalam mempererat wawasan kebangsaan dan menjaga persatuan bangsa melalui pembinaan para praja sebagai generasi penerus birokrasi Indonesia.

Rini menerangkan pemerintah saat ini berfokus pada transformasi digital yang tidak sekadar menekankan pengembangan dan penggunaan teknologi, tetapi lebih pada bagaimana teknologi tersebut memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Transformasi digital yang sedang dilakukan pemerintah membuka peluang perubahan signifikan dalam cara birokrasi bekerja, mulai dari proses yang lebih cepat, layanan publik yang lebih mudah dan terintegrasi, peningkatan kualitas dan akurasi data, hingga transparansi dan akuntabilitas yang semakin baik.

Modal besar bagi para praja IPDN yang membedakan mereka dari generasi sebelumnya adalah teknologi. Pola pikir yang cepat, adaptif, dan terbiasa dengan digitalisasi adalah kekuatan utama para praja IPDN dalam menghadapi tantangan masa depan.

"Para praja IPDN ini akan menjadi agen perubahan, sehingga mulai dari sekarang harus sudah mempersiapkan diri untuk mengakselerasi kompetensi digital. Karena kalian bukan sekadar calon pamong praja, tapi juga akselerator transformasi digital di daerah," tutur Rini.

Menurut Rini, menjadi praja IPDN bukanlah akhir dari tantangan, melainkan awal dari perjalanan untuk menjadi ASN yang profesional dan berintegritas. Di tengah dinamika birokrasi saat ini, lulusan IPDN dihadapkan pada realitas dunia kerja yang semakin kompleks.

Tantangan birokrasi bukan hanya tentang kemampuan teknis administratif, tetapi juga berkaitan dengan adaptasi terhadap perubahan, inovasi dalam pelayanan publik, serta keberanian menghadapi sistem yang masih sering diwarnai dengan resistensi terhadap reformasi. Rini turut menyampaikan pesan kepada para praja IPDN, mahasiswa, dan sivitas akademika IPDN.

Menurut Rini, menjadi ASN bukan sekedar pekerja, namun sebuah panggilan untuk memperbaiki negeri dengan sepenuh hati.

"Pesan saya kepada para Praja IPDN, jadilah seorang intrapreneur di dalam sistem. Artinya, ketika kalian melihat proses yang berbelit, layanan yang lambat, atau data yang tidak akurat di tempat kalian bertugas nanti, jangan hanya diam dan menerima," kata Rini.

"Mulailah dengan terobosan kecil," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama Rektor IPDN Halilul Khairi mengungkapkan dalam mensukseskan program reformasi birokrasi saat ini IPDN semakin menggencarkan penguatan penerapan sistem merit dalam rekrutmen hingga praja sudah melaksanakan pendidikan di kampus IPDN. Halilul pun berterima kasih kepada KemenPAN-RB karena sudah menandatangani MoU dengan IPDN.

"Ini menjadi pintu emas bagi kami untuk mendapat bimbingan dan panduan praktis di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi, memperkaya pengetahuan praktik para praja yang nanti akan dibawa saat masuk dalam dunia birokrasi," pungkasnya.

(hnu/ega)