Jakarta -
Sidang Tahunan MPR RI dinilai bukan sekadar agenda rutin kenegaraan. Sidang Tahunan MPR RI adalah momentum penting dalam memperkuat akuntabilitas pemerintah dan lembaga negara kepada masyarakat.
"Sidang Tahunan MPR RI bukan sekadar agenda rutin kenegaraan. Ini adalah akuntabilitas publik terbesar, di mana Presiden Republik Indonesia menyampaikan pidato kenegaraan, penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara, serta RUU-APBN sebagai arah kebijakan bangsa ke depan," kata Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Molly Prabawati dalam keterangannya, Rabu (12/8/2026).
Hal tersebut disampaikan Molly saat menjadi narasumber dalam Forum Tematik Bakohumas MPR RI dengan tema "Sinergi Bakohumas dalam Mendukung Publikasi Sidang Tahunan MPR yang Informatif, Kolaboratif, dan Kredibel" di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/8).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Molly, Sidang Tahunan MPR RI menjadi momentum penting karena masyarakat dapat memperoleh gambaran mengenai kinerja pemerintah dan lembaga-lembaga negara, sekaligus arah kebijakan bangsa ke depan.
Ia mengatakan momentum Sidang Tahunan MPR RI 2026 semakin penting karena beririsan dengan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang mengusung tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur".
Karena itu, menurut Molly, komunikasi publik harus mampu memastikan pesan-pesan kenegaraan dan pembangunan dapat diterima masyarakat secara jelas, utuh, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari.
Molly mengatakan Bakohumas memiliki peran penting sebagai jembatan komunikasi antarkementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan instansi publik lainnya. Kolaborasi tersebut diperlukan agar penyampaian informasi publik tidak berjalan sendiri-sendiri.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, narasi pemerintah tidak boleh hanya berisi angka dan statistik, tetapi harus mampu menggambarkan dampak pembangunan dalam kehidupan sehari-hari.
"Komunikasi publik harus mampu menerjemahkan data dan kebijakan menjadi informasi yang mudah dipahami masyarakat, sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga memahami manfaat dan dampaknya dalam kehidupan mereka," ujarnya.
Molly mengajak seluruh jaringan komunikasi pemerintah, mulai dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah hingga BUMN, untuk menghindari ego sektoral dan bergerak bersama dalam mengamplifikasi pesan-pesan strategis pemerintah.
Menurutnya, penguatan koordinasi menjadi semakin penting di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi yang berkembang di ruang digital. Humas pemerintah harus menjadi sumber informasi yang kredibel bagi masyarakat.
"Di tengah derasnya arus disinformasi, humas pemerintah wajib menjadi single source of truth. Setiap data yang dirilis harus terverifikasi, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan demi menjaga kepercayaan publik," tegasnya.
Molly berharap Forum Tematik Bakohumas MPR RI dapat dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi teknis, mematangkan strategi distribusi konten, serta memastikan seluruh saluran komunikasi publik siap menyampaikan informasi mengenai Sidang Tahunan MPR RI dan rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Forum Tematik Bakohumas MPR RI tersebut dihadiri Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, Deputi Bidang Administrasi Heri Herawan, Deputi VII Bidang Komunikasi dan Informasi BIN Achmad Zainal Huda, Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Molly Prabawaty, Kepala Biro SDM, Organisasi dan Hukum Agus Subagyo, Kepala Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi Wachid Nugroho, Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Budi Muliawan, Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Lembaga Susan Andriyani dan perwakilan kementerian dan lembaga.
(ega/ega)
