Kaukus Kesehatan DPR RI Fokus Tekan Kematian Akibat DBD Lewat Strategi Terpadu

JAKARTA - Kaukus Kesehatan DPR RI bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, didukung oleh Bio Farma, PT Takeda Innovative Medicines, dan World Mosquito Program, menyelenggarakan High Level Focus Group Discussion (FGD) dan peluncuran Presidium Kaukus Kesehatan DPR RI Periode 2025-2030, dalam rangka memperkuat sinergi lintas sektor untuk menanggulangi dengue sebagai ancaman kesehatan masyarakat nasional. Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif Koalisi Bersama Lawan Dengue (KOBAR Lawan Dengue) yang bertujuan mempercepat pencapaian target nol kematian akibat dengue di Indonesia pada tahun 2030.

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, dalam sambutannya menegaskan komitmen DPR RI dalam memperkuat kebijakan kesehatan nasional melalui pembentukan Presidium Kaukus Kesehatan. “Kehadiran presidium ini merupakan wujud nyata komitmen legislatif dalam mendorong agenda kesehatan prioritas nasional. Dalam konteks darurat dengue yang saat ini dihadapi Indonesia, sinergi lintas sektor menjadi keniscayaan,” ujar Cucun, sapaan akrabnya, saat membuka acara High Level Focus Group Discussion (FGD) dan peluncuran Presidium Kaukus Kesehatan DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Senin (26/5/2025).

Sebagaimana diketahui, data Kementerian Kesehatan RI mencatat 257.271 kasus dengue dengan 1.461 kematian pada tahun 2024. Kementerian Kesehatan RI, Update Data Dengue, 16 Mei 2025, hlm. 8.] Bahkan hingga 16 Mei 2025, telah tercatat 56.269 kasus dan 250 kematian yang tersebar di 456 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan penularan dengue telah menjangkau lebih dari 87% wilayah Indonesia.

FGD yang digelar hari ini turut menggarisbawahi urgensi revisi Strategi Nasional Penanggulangan Dengue (Stranas Dengue) guna menghadirkan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan situasi terkini. Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof.dr. DanteSaksono Harbuwono, menyampaikan apresiasi atas diskusi yang salah satu tujuannya adalah untuk memformulasikan Stranas Penanganan Dengue yang baru.

“Revisi Strategi Nasional (Stranas) Penanggulangan Dengue menjadi langkah krusial untuk mencapai target nol kematian akibat dengue pada 2030. Kementerian Kesehatan mengapresiasi forum ini yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi baru yang lebih responsif dan relevan terhadap tantangan saat ini. Stranas Dengue 2021–2025 telah menjadi landasan awal, namun kini perlu diperbarui dengan mempertimbangkan perkembangan lapangan—mulai dari penguatan kapasitas deteksi dini, respons cepat, dan manajemen KLB, hingga pemanfaatan pendekatan inovatif seperti vaksinasi dan teknologi wolbachia. Kami juga mengamati bahwa beban dengue di masyarakat kemungkinan masih lebih besar daripada yang tercatat dalam sistem. Oleh karena itu, penguatan sistem surveilans yang lebih terpadu dan real-time menjadi bagian penting dari strategi ke depan. Kami meyakini bahwa hanya melalui sinergi lintas sektor—pemerintah, DPR, akademisi, organisasi masyarakat, dan swasta—kita dapat menciptakan strategi yang lebih komprehensif, berkelanjutan, dan berdampak nyata. Kementerian Kesehatan selalu terbuka terhadap kolaborasi dan masukan konstruktif dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Bersama, mari kita percepat langkah menuju Indonesia bebas kematian akibat dengue," jelasnya.

Beberapa rekomendasi utama yang mengemuka dalam FGD ini antara lain:

1. Penyusunan Stranas Dengue 2026–2030 yang inklusif dan berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui budaya 3M Plus dan pendekatan lintas sektor.
2. Pengusulan penerbitan Instruksi Presiden tentang Pengendalian Dengue sebagai dasar hukum untuk memperkuat kepemimpinan lintas sektor.
3. Reformasi sistem surveilans dan deteksi dini berbasis pelaporan real-time, pemanfaatan AI, dan integrasi data SATUSEHAT.
4. Penguatan layanan primer melalui pemerataan alat diagnostik cepat dan pendekatan Public-Private Mix (PPM).
5. Percepatan akses vaksinasi dan teknologi Wolbachia melalui kebijakan berbasis bukti.
6. Pembentukan dana khusus dan skema blended financing untuk mendukung pengendalian berkelanjutan.
7. Optimalisasi peran KOBAR sebagai penggerak advokasi dan kolaborasi lintas sektor.