Italia Akan Larang Burqa dan Niqab di Sekolah, Jumlah Siswa Asing Juga Dibatasi

MILAN - Perdana Menteri (PM) Italia Giorgia Meloni mengumumkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan rancangan undang-undang (RUU) yang akan melarang penggunaan busana burqa dan niqab di sekolah. Selain itu, jumlah siswa asing dalam setiap kelas juga akan dibatasi.

Burqa adalah busana yang menutupi seluruh tubuh dan seluruh wajah, termasuk mata. Bagian mata biasanya ditutup dengan kain berjaring atau jala sehingga pemakainya masih bisa melihat.

Baca Juga: Senator Australia Kenakan Burqa di Parlemen sebagai Protes, Aksinya Dicap Rasis

Sedangkan niqab adalah busana yang menutupi seluruh wajah kecuali mata. Mata tetap terlihat secara langsung.

Sejumlah negara Eropa, termasuk Prancis dan Belgia, telah melarang busana penutup wajah di tempat umum. Austria juga menerapkan pembatasan di sekolah. Sementara itu, di negara lain seperti Spanyol dan Polandia, kebebasan hati nurani dan beragama dilindungi oleh konstitusi.

PM Meloni mengatakan paket kebijakan tersebut akan segera diajukan ke kabinet Italia. Isinya mencakup larangan burqa dan niqab di sekolah, kewajiban bagi orang tua siswa yang menghadapi “kesulitan serius dalam berintegrasi” ke dalam sistem pendidikan nasional untuk belajar bahasa Italia, serta pembatasan jumlah tempat bagi siswa asing.

Italia akan menggelar pemilu tahun depan, sementara persaingan di sayap kanan politik semakin meningkat setelah masuknya pensiunan jenderal Roberto Vannacci. Tokoh tersebut menyerukan kebijakan yang bahkan lebih ketat. Isu migrasi merupakan persoalan yang sangat politis dan memecah belah di Italia.

“Itu tidak dapat diterima jika di ruang kelas Italia, anak-anak yang akhirnya merasa tersisihkan justru anak-anak Italia karena mereka menjadi minoritas. Hal itu tidak boleh dibiarkan,” kata Meloni dalam sebuah unjuk rasa yang diselenggarakan Gioventu Nazionale, organisasi sayap pemuda dari partainya, Brothers of Italy.

“Menyebut semua ini sebagai integrasi adalah kebohongan lainnya, sebuah kebohongan yang nyaman bagi mereka yang hidup dari ideologi, bagi mereka yang menggurui kita dari ruang keluarga mereka, tetapi kemudian mengirim anak-anak mereka sendiri ke sekolah-sekolah yang tidak menghadapi persoalan ini," paparnya, seperti dikutip Euronews, Senin (21/9/2026).

Pengumuman Meloni muncul menyusul sejumlah inisiatif serupa dalam beberapa bulan terakhir.

Pada awal Agustus, Menteri Pendidikan dan Merit Giuseppe Valditara mengusulkan kebijakan mengenai cadar yang menutupi seluruh wajah melalui sebuah amendemen terhadap rancangan undang-undang keamanan.

Pada akhir Juli, Futuro Nazionale—partai yang didirikan anggota Parlemen Eropa dari kelompok sayap kanan Roberto Vannacci, yang mendukung proposal Meloni—mengajukan resolusi menentang cadar penutup seluruh wajah di Komite Kebudayaan Dewan Perwakilan Rakyat. Resolusi tersebut disetujui dengan dukungan anggota parlemen kanan-tengah setelah dirancang ulang atas permintaan pemerintah.

Pada Maret, Partai League mengajukan rancangan undang-undang di Senat untuk mengubah Pasal 5 Undang-Undang Reale 1975. Undang-undang tersebut diperkenalkan oleh Menteri Kehakiman saat itu, Oronzo Reale, pada masa Years of Lead untuk melarang penutup wajah di tempat umum.

Amendemen yang diusulkan akan menciptakan tindak pidana baru berupa tindakan memaksa seseorang menutupi wajahnya. Pelanggaran tersebut dapat dihukum penjara satu hingga dua tahun dan denda antara 10.000 hingga 30.000 euro.