Indeks Kota Toleran Setara 2024: Parepare Paling Intoleran

Jakarta -

Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), mendapat skor terendah dari Indeks Kota Toleran tahun 2024 yang diluncurkan Setara Institute. Kota Parepare mendapatkan skor 3,945.

Peluncuran tersebut digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan (Jaksel), Selasa (27/5/2025). Sementara kota dengan skor terendah kedua yaitu Cilegon dengan skor 3,994.

Berikut peringkat 10 terbesar kota paling intoleran berdasarkan indeks kota toleran dari Setara Institute:
85. Pagar Alam 4,381
86. Sabang 4,377
87. Ternate 4,370
88. Makassar 4,363
89. Bandar Lampung 4,357
90. Pekanbaru 4,320
91. Banda Aceh 4,202
92. Lhokseumawe 4,140
93. Cilegon 3,994
94. Parepare 3,945

Setara mengatakan bahwa dalam studi tersebut suatu kota mendapatkan skor terendah bukan hanya karena peristiwa intoleran ataupun hal-hal lainnya yang destruktif terhadap toleransi. Melainkan karena ketiadaan fokus dan inovasi terhadap pemajuan toleransi di kotanya.

"Sementara kota-kota telah bergegas dalam melakukan berbagai inovasi maupun terobosan dalam pemajuan toleransi," tulis keterangan tersebut.

Kondisi demikian terlihat melalui kondisi pada Kota Pagar Alam dan Sabang. Pada studi indeks kota toleransi sebelumnya, misal 2023, kota tersebut masing-masing berada pada peringkat 81 dan 85.

"Meskipun di kota-kota tersebut studi ini mencatatkan nihil kebijakan diskriminatif maupun peristiwa intoleran, akan tetapi berbagai komponen dalam ekosistem toleransi belum terbentuk, seperti visi toleransi dalam pembangunan, kebijakan promotif toleransi, maupun berbagai tindakan pemerintah dan masyarakat," sebutnya.

Faktor lain yang menentukan yaitu kepemimpinan politik, birokrasi, serta kepemimpinan masyarakat. Kota tersebut belum memperlihatkan kinerja nyata dan kolaboratif dalam pemajuan toleransi.

"Hal lain yang perlu mendapat sorotan berupa keberadaan sejumlah kota yang konsisten sama dari tahun-tahun sebelumnya pada peringkat 10 skor terendah, termasuk tahun 2023, seperti Cilegon, Banda Aceh, Pekanbaru, dan Lhokseumawe," tuturnya.

"Meskipun kondisi pemajuan toleransi di kota-kota ini stagnan dan mendapat berbagai sorotan publik, hal tersebut nyatanya belum mampu secara memadai mendorong adanya inovasi maupun terobosan pemajuan toleransi, baik berbasis kebijakan, program, maupun ruang-ruang perjumpaan lintas agama," lanjutnya.

(rdh/rfs)