Ace Hasan soal Dana Parpol dari APBN: Partai Perlu Perhatian Negara

Jakarta -

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengusulkan adanya dana tambahan dari pemerintah untuk partai politik melalui anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai pemberian dana untuk parpol itu harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara.

"Dari riset dan kajian yang dilakukan oleh KPK, partai politik adalah bagian dari pilar utama demokrasi yang perlu mendapatkan perhatian dari negara. Tinggal nanti, tentu dari aspek kuantitasnya, disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara," tutur Ace Hasan di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (27/5/2025).

Ace Hasan menjelaskan bahwa kemampuan fiskal negara dalam memberikan dana kepada parpol dapat dihitung berdasarkan perolehan suara. Meski demikian, menurut dia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyebutkan bahwa idealnya dana yang diberikan adalah sebesar Rp 10 ribu per suara.

"Sejauh ini, saya kira KPK sendiri mengatakan idealnya memang Rp 10 ribu. Tapi sekali lagi, kita kembalikan kepada kemampuan fiskal negara untuk memastikan berapa kebutuhan dari setiap partai politik, tergantung dari jumlah suara yang diperoleh masing-masing partai," jelas Ace.

Ia menambahkan, jika dana tersebut diberikan, partai politik harus memastikan akuntabilitas penggunaannya. Hal ini menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat karena dana tersebut bersumber dari APBN.

"Tinggal nanti proses untuk bagaimana memastikan akuntabilitas dan pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Karena itu merupakan uang rakyat, tentu perlu diatur secara lebih rinci agar akuntabilitasnya tetap terjaga," ujar Ace Hasan.

Sebelumnya, pimpinan KPK diketahui mengusulkan kepada pemerintah agar partai politik diberikan dana yang lebih besar, yang bersumber dari APBN.

"KPK sudah beberapa kali memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memberikan dana yang besar bagi partai politik, rekomendasi pendanaan terhadap partai politik. Agar partai politik itu dibiayai dari APBN," kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, dalam webinar tematik pendidikan antikorupsi 'State Capture Corruption: Belajar dari Skandal e-KTP' yang disiarkan daring melalui kanal YouTube KPK, Kamis (15/5).

(lir/gbr)